RADAR JABAR - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak pemerintah Bangladesh untuk mengungkapkan rincian lengkap mengenai penumpasan protes yang terjadi pekan lalu di tengah meningkatnya laporan kekerasan.
Dalam pernyataan video, Turk menekankan perlunya transparansi mengenai jumlah korban tewas dan yang dipenjara demi kepentingan keluarga terdampak dan mendesak pemulihan akses internet penuh untuk komunikasi bebas.
Turk menegaskan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan aparat keamanan bertindak sesuai standar hak asasi manusia internasional. Ia mendorong dilakukannya penyelidikan yang tidak memihak dan independen terhadap semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Menurut Turk, aksi protes tersebut menyebabkan 170 orang tewas, lebih dari 1.000 orang terluka, dan banyak orang hilang. Selain itu, dua jurnalis terbunuh dan ratusan lainnya, termasuk tokoh oposisi, ditangkap.
BACA JUGA:Bangladesh Minta Diplomat Asing untuk Tidak Mengeluarkan Pernyataan Terkait protes
Kericuhan di Bangladesh ini berpusat pada tuntutan perubahan sistem kuota dalam pekerjaan layanan publik, yang dinilai mahasiswa tidak adil. Sistem kuota yang sebelumnya sebesar 56 persen, termasuk 5 persen diperuntukkan bagi keturunan veteran perang kemerdekaan, kini telah dikurangi menjadi 7 persen.
Sebagian besar korban tewas, yang mencapai 201 orang, dilaporkan akibat luka tembak selama aksi protes, menurut harian lokal Prothom Alo.
BACA JUGA: Indonesia dan Bangladesh Jajaki Kerja Sama Infrastruktur Hijau dan Cerdas Iklim
Volker Turk mendesak pemerintah Bangladesh untuk segera mengambil tindakan yang transparan dan sesuai dengan standar internasional guna menghentikan kekerasan dan memastikan hak asasi manusia dihormati.
Desakan ini mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang semakin memburuk dan harapan agar keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terdampak (*).