Mesir terlibat dalam sejarah konflik dengan Israel, termasuk perang Yom Kippur pada tahun 1973 yang berakhir dengan perjanjian damai pada tahun 1979.
4. Djibouti
Negara Djibouti, meskipun kecil dengan luas wilayah 23.200 km², memiliki pengaruh besar sebagai negara perdagangan di Timur Tengah.
BACA JUGA:PBB Minta Gencatan Senjata, Hamas Setujui, Tapi Israel Tetap Bebal Serang Rafah
Djibouti memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Israel dan banyak menerima bantuan dalam pembangunan infrastruktur serta kerja sama keamanan militer dan persenjataan.
Djibouti memilih untuk tidak mengambil tindakan tegas terhadap Israel dalam pertemuan KTT Liga Arab.
5. Maroko
Meski termasuk negara mayoritas Islam, Maroko tidak memberikan sanksi kepada Israel meskipun sejarah kedua negara ini penuh dengan perselisihan sejak berdirinya Israel.
Meskipun rakyat Maroko pada awalnya sangat membenci Israel, King Hassan II, yang sering dianggap sebagai raja bermuka dua, memiliki alasan tersendiri dalam berkolaborasi dengan Israel untuk menjaga stabilitas negara.
Kedekatan ini turun ke King Muhammad VI, yang naik tahta pada tahun 1999. Maroko memiliki keterlibatan yang signifikan dalam diplomasi, ekonomi, perdagangan, dan lainnya dengan Israel.
6. Bahrain
Bahrain telah menormalisasi hubungannya dengan Israel tanpa memutuskan hubungan diplomatik. Meskipun mayoritas penduduknya Muslim, Bahrain melihat hubungan baik dengan Israel sebagai langkah untuk kemajuan ekonomi, investasi, dan kolaborasi sektor-sektor lain.
BACA JUGA:Aktivis Pro Palestina Bongkar Perusahaan Lokal yang Terafiliasi dengan Israel, Ini Daftarnya
Meskipun kontroversial, Bahrain berharap normalisasi ini dapat membuka jalan bagi dialog yang konstruktif tanpa eskalasi kekerasan. Bahrain menolak memberikan sanksi kepada Israel dalam pertemuan KTT Liga Arab dan OKI, meskipun tetap mendukung pendirian negara Palestina merdeka sejak tahun 1948.
7. Sudan
Sudan menolak memberikan sanksi tegas kepada Israel dalam KTT Liga Arab dan OKI. Meskipun mayoritas muslim, Sudan memiliki hubungan spesial dengan Palestina, bahkan menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaannya dan membuka kedutaan Palestina di ibu kotanya.
Namun, sejak tahun 2016, Sudan mulai normalisasi hubungannya dengan Israel melalui Amerika Serikat. Sudan mengambil langkah ini untuk mencabut sanksi dari Amerika Serikat sebagai negara sponsor teroris.
Sudan sebelumnya menerima banyak sanksi ekonomi dan politik karena masalah terorisme, termasuk dari Amerika Serikat. Deklarasi normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2021 membuka Sudan dari hutang dan memberikan akses ke bank dunia.
Meskipun kontroversial, langkah ini dipandang menguntungkan secara politik dan ekonomi bagi Sudan, meskipun mengecewakan bagi sebagian besar masyarakat muslim dan ulama yang menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap Palestina.
Demikianlah beberapa negara Islam pendukung Israel yang menolak memberikan sanksi tegas kepada negara mayoritas Yahudi ini atas tindakan agresi militer dan kejahatan perang terhadap Palestina.