RADAR JABAR - Korea Utara dan Rusia telah berjanji untuk memberikan bantuan militer satu sama lain tanpa penundaan jika salah satu dari mereka diserang oleh negara ketiga, berdasarkan perjanjian kemitraan baru yang ditandatangani setelah pertemuan puncak antara pemimpin kedua negara tersebut minggu ini.
“Jika salah satu dari kedua belah pihak berada dalam situasi perang karena invasi bersenjata dari satu negara atau beberapa negara, pihak lain akan memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya tanpa penundaan dengan memobilisasi segala cara yang dimilikinya,” demikian bunyi salah satu pasal dalam perjanjian tersebut yang dilaporkan oleh KCNA pada hari Kamis (20/6).
BACA JUGA:Beijing Sebut Perjanjian antara Rusia dan Korea Utara Adalah Urusan Internal Kedua Negara
Perjanjian kemitraan strategis komprehensif ini ditandatangani oleh Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (19/6) setelah pembicaraan di Pyongyang.
Menurut KCNA, perjanjian baru ini juga mengharuskan kedua belah pihak untuk tidak menandatangani perjanjian dengan negara ketiga yang melanggar kepentingan inti negara lainnya atau berpartisipasi dalam tindakan tersebut.
Menanggapi perjanjian tersebut, Korea Selatan menyesalkan kesepakatan itu dan menyatakan bahwa hal tersebut secara langsung melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.
BACA JUGA:Mark Rutte Dilaporkan Akan Gantikan Jens Stoltenberg sebagai Sekjen NATO
“Kami menyampaikan penyesalan kami bahwa meskipun ada peringatan berulang kali dari masyarakat internasional, Rusia dan Korea Utara telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang komprehensif dan secara terbuka menyebutkan kerja sama teknologi militer,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lim Soo-suk, dalam konferensi pers.
Korea Selatan, lanjut Lim, akan menanggapi dengan tegas setiap tindakan yang mengancam keamanannya dengan bekerja sama dengan komunitas internasional, termasuk sekutu dan negara sahabat.
BACA JUGA:Menteri Kesehatan Arab Saudi Sebut Layanan Kesehatan Haji 2024 Berhasil
Lim juga menambahkan bahwa pemerintah berencana mengumumkan posisi resminya mengenai isi perjanjian tersebut.
Pemerintah Korea Selatan diperkirakan akan menggelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional untuk membahas hasil pertemuan puncak di Pyongyang yang bertepatan dengan kunjungan pertama Putin ke Korea Utara dalam 24 tahun.*