RADAR JABAR - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengklaim bahwa pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di hampir seluruh provinsi setelah Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI pada Selasa (11/6/2024).
"Mayoritas provinsi telah berada di kondisi pra-pandemi, artinya kita berhasil menurunkan kembali kemiskinan dan pengangguran sesudah mengalami lonjakan pandemi, di mana waktu itu kegiatan ekonomi berhenti dan menyebabkan shock luar biasa, baik itu di sektor ekonomi yang berpengaruh di pengangguran dan kemiskinan," ujar Menkeu, melansir dari laman Kumparan.
Sri Mulyani memaparkan data yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam penurunan kemiskinan di berbagai provinsi.
Di Sumatera, misalnya, tingkat kemiskinan pada tahun 2023 berada di level 9,27 persen, turun dari 10 persen di tahun 2019. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera tahun 2023 berada di level 5,04 persen, yang tidak berubah dari tahun 2019 tetapi menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 5,93 persen.
Di Kalimantan, angka kemiskinan pada tahun 2023 mencapai 5,67 persen, turun dari 5,9 persen pada tahun 2019. Meski demikian, terjadi sedikit kenaikan pada TPT dari 4,72 persen di tahun 2019 menjadi 4,73 persen di tahun 2023. Sementara itu, di Sulawesi, TPT turun dari 4,47 persen pada tahun 2019 menjadi 3,96 persen di tahun 2023.
BACA JUGA:Ombudsman RI Usulkan Penambahan Anggaran Sebesar Rp201,72 miliar di 2025
"Namun kita akui dari sisi kemiskinan beberapa daerah tingkat kemiskinannya di atas kemiskinan nasional. Bahkan Sulawesi yang pertumbuhannya cukup tinggi, tingkat kemiskinannya masih double digit yaitu 10,08 persen pada 2023," tambah Menkeu.
Keberhasilan ini, menurut Sri Mulyani, tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan program yang diterapkan pemerintah untuk memulihkan ekonomi pasca-pandemi.
Berbagai stimulus ekonomi, bantuan sosial, serta program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dinilai efektif dalam membantu masyarakat bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi.
Meskipun demikian, Sri Mulyani juga mengakui bahwa masih ada beberapa daerah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata nasional. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi disparitas tersebut dengan berbagai program yang lebih fokus pada daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih.
Dengan pencapaian ini, Sri Mulyani berharap bahwa pemulihan ekonomi dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta memastikan bahwa semua provinsi dapat menikmati hasil dari pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.