BACA JUGA: Maskot Pilkada Harimau Sili dan Wangi: Simbol Kekuatan Masyarakat Jabar di Pilkada 2024
Ia mengungkapkan, Bawaslu yang memiliki kewenangan dalam pencegahan, sempat melakukan kunjungan ke sejumlah pengurus partai politik.
"Proses pencegahan yang didahulukan kemudian melakukan penanganan," katanya.
Lebih jauh ia menjelaskan, rambu-rambu untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pilkada berada di masing-masing lembaga.
"Itu jadi dalil kami dalam setiap pengawasan dan penanganan," terangnya.
Karena itu, ia berharap PWI juga didorong untuk melakukan pengawasan dalam kontestasi politik tersebut.
"Masuk di ranah partisipasi, teman teman media," tandas Kahpiana.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Bandung, Enung D. Susana mengatakan, kunjungan PWI ke Bawaslu dan lembaga lainnya berdasarkan instruksi PWI Pusat yang mewajibkan PWI di daerah ikut serta untuk mensukseskan pesta demokrasi, khususnya dalam Pilkada Serentak Nasional 2024.
"PWI diminta ikut serta mensukseskan dan mengawasi yang dianggap melanggar aturan Pilkada," katanya.
Meski demikian, Enung mengingatkan bahwa PWI merupakan organisasi independen.
"Kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada calon pemilih," pungkasnya.* (ysp)