RADAR JABAR - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus merumuskan skema pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk lembaga negara dan kementerian.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), para sekretaris jenderal kementerian, dan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), disimpulkan bahwa bukan Menteri yang akan pertama kali pindah ke IKN.
Sebaliknya, setiap kementerian diharuskan mengirim pejabat Eselon PNS untuk pindah atau bertugas di IKN.
“Simulasi telah kami buat, mulai dari opsi 1, 2, 3, dan 4, termasuk opsi lain. Ini terkait Menteri mana dulu yang akan pindah. Ternyata keputusannya, bukan lagi menteri ini dulu, atau menteri yang ini belakangan (pindah ke IKN). Tetapi diputuskan setiap kementerian ada eselon yang pindah atau ditugaskan (ke IKN),” kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada wartawan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5).
BACA JUGA:Lapangan Upacara Istana Negara di IKN Sanggup Tampung Sebanyak 1.800 Orang
Anas memastikan bahwa pemindahan PNS ke IKN akan menunggu keputusan dari Istana Negara. Proses pemindahan direncanakan akan dimulai setelah Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dilaksanakan di IKN.
Menurut Anas, pada bulan Juli hingga Agustus, hunian yang seharusnya ditempati oleh PNS di IKN akan digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan upacara Kemerdekaan.
Skema pemindahan PNS ke IKN akan disesuaikan dengan jumlah hunian yang tersedia. Pemerintah telah menyiapkan berbagai opsi, mulai dari pemindahan 11 ribu PNS hingga hanya 3.216 PNS.
“Mulai skema 11 ribu, 14 ribu, 6 ribu, sampai skema 3.216 sudah kita siapkan, sesuai dengan jumlah hunian yang siap sekarang. Tentu nanti akan kami terus sesuaikan dengan tingkat hunian,” ujarnya.
BACA JUGA:Apple Antusias Ikut Serta dalam Pengembangan ‘Smart City’ di IKN
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan menjadi yang pertama pindah ke IKN pada Juli mendatang.
Basuki juga menyebutkan bahwa beberapa menteri lain, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, akan turut pindah pada Juli 2024.
"Kalau jadwal (ajak) Menhub dan Menkes. Dia ingin bareng (pindah ke IKN Juli)," kata Basuki saat ditemui usai Halal Bihalal di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (24/4).
Basuki memastikan bahwa ia akan mulai pindah setelah fasilitas air bersih tersedia di IKN. Rencananya, fasilitas tersebut akan tersedia pada bulan Juni tahun ini. “Cuma airnya belum masuk, nanti Juni masuk, jadi Juli Insya Allah (pindah),” lanjutnya.