RADAR JABAR - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan perlunya mengumpulkan triliunan dolar AS untuk menanggulangi perubahan iklim dan mendukung pembangunan yang tahan lama.
"Kita harus memobilisasi dan mengarahkan triliunan dolar AS untuk memerangi perubahan iklim dan mendorong pembangunan yang berketahanan," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Sesi Bisnis Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia (ADB) di Tbilisi, Georgia, pada hari Minggu (5/5).
Sesi bisnis tersebut merupakan bagian dari serangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB yang berlangsung pada 2-5 Mei 2024.
BACA JUGA:Respons Usulan Menkop Teten, Mendag Zulhas Tegaskan Sertifikasi Halal Wajib untuk Dipenuhi
Dalam kesempatan itu, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada ADB atas dukungannya yang berkelanjutan terhadap Indonesia melalui berbagai kemitraan pembangunan.
Menurutnya, ADB terus berusaha mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim, kesehatan, kesetaraan gender, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa kawasan ASEAN masih menjadi titik terang bagi ekonomi global, terutama karena permintaan domestik dan tingkat inflasi yang moderat. Posisi fiskal juga relatif berhati-hati, terutama untuk Indonesia yang sedang melakukan konsolidasi fiskal setelah ekspansi selama pandemi.
BACA JUGA:5 Fakta Mengerikan Kasus Suami Mutilasi Istrinya di Ciamis: Tawarkan Daging Istri ke Warga
Namun, ASEAN dan dunia tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga tantangan perubahan iklim. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan investasi finansial yang besar dan operasi yang efektif.
"Perubahan iklim adalah tanggung jawab kita bersama. Itu sebabnya ADB harus bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, filantropis, dan sumber keuangan lainnya untuk menciptakan blended finance yang paling efektif," ujarnya.
Menkeu juga mendukung reformasi ADB agar menjadi bank pembangunan multilateral yang lebih besar, lebih baik, dan lebih efektif. Lebih besar berarti memiliki lebih banyak kemampuan finansial melalui optimalisasi yang seimbang.
BACA JUGA:Target Kementerian ATR/BPN: Penyelesaian 86 Kasus Mafia Tanah Tahun 2024
ADB telah meningkatkan komitmennya untuk menyediakan pembiayaan iklim senilai 100 miliar dolar AS bagi negara-negara anggotanya yang sedang berkembang untuk periode 2019-2030. Pembiayaan iklim ini diharapkan dapat mendukung proyek-proyek iklim yang berkualitas dan efektif.
"Persoalannya kini lebih pada persiapan proyek yang berkualitas dan efektif," pungkas Sri Mulyani.*