RADAR JABAR - Belakangan ini harga beras di Indonesia sedang meroket tinggi karena disebabkan berbagai faktor salah satunya tentang adanya cuaca ekstrem di sejumlah daerah sehingga menghambat proses panen.
Namun Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI, menyatakan bahwa pihaknya memiliki sejumlah dugaan terkait kenapa harga beras masih tinggi meskipun Bulog telah mengeluarkan ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Salah satu dugaannya adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, namun malah dijual kembali sebagai beras komersial, tidak sesuai dengan instruksi pemerintah. Yeka menegaskan perlunya investigasi lebih lanjut untuk memastikan apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan sesuai sasaran.
“Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat melakukan inspeksi, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat.
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang dicanangkan melalui Perum Bulog sejak tahun 2023, bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan menekan kenaikan harga agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Dugaan kedua yang disampaikan
Yeka adalah kemungkinan gangguan produksi beras dalam negeri yang menyebabkan harga beras belum mengalami penurunan.
“Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,” ujarnya.
BACA JUGA:Kepala Badan Pangan Nasional Ungkap Harga Beras Mulai Turun di Pasaran
Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang sama persis dengan beras komersial, meskipun kualitas keduanya tidak jauh berbeda. Ia menyarankan agar Bulog membedakan kemasannya agar lebih mudah diidentifikasi.
"Tadi kelihatan karung beras SPHP dan beras komersial tak jauh beda, jadi ini saran buat Bulog ya agar kemasannya dibedakan,” kata dia.
Menurut catatan Badan Pangan Nasional, beras SPHP tahun 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga yang beragam. Harga di Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi sebesar Rp10.900 per kg. Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan sebesar Rp11.500 per kg.
Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua adalah Rp11.800 per kg. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, dan toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog. Badan Pangan Nasional mengatakan rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi.
Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, beras SPHP tahun 2024 didistribusikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga yang bervariasi. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi (*).