RADAR JABAR - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pelantikannya sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo merupakan momen bersejarah bagi kembalinya partai tersebut ke dalam pemerintahan.
Menurut putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, keikutsertaan partai yang berlambang bintang mercy di dalam pemerintahan akan memperkuat perjuangan Partai Demokrat.
"Banyak yang mungkin belum menyadari, Demokrat selama sembilan tahun empat bulan berada di luar pemerintahan. Ini sebuah momentum bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangan selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung di pemerintahan," ungkap AHY setelah upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu (21/2).
BACA JUGA:SBY Memberi Restu AHY Menjadi Menteri ATR BPN dan Bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju
Dengan menjadi bagian langsung dari pemerintahan, lanjutnya, Partai Demokrat akan lebih berkontribusi melalui pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
"Karena kan kebijakan itu di tangan eksekutif, walaupun perjuangan di parlemen juga sangat penting," tambahnya.
AHY menyatakan bahwa meskipun dia merasa perlu beradaptasi dengan masuknya ke dalam kabinet Presiden Jokowi, dia tidak merasa terbebani. Dia juga menegaskan bahwa Partai Demokrat akan terus mengawal sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi, terutama dalam menyelesaikan tugas dan target-target di bidang agraria dan tata ruang, serta menangani berbagai isu pertanahan.
BACA JUGA:Retno Marsudi Terima Penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers dari Persatuan Wartawan Indonesia
"Yang jelas, kalau ditanya, keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimana pun memang tujuan utama dari politik, termasuk partai politik, adalah bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan, eksekutif, maupun legislatif," tuturnya.
Presiden Jokowi melantik AHY sebagai menteri ATR/kepala BPN untuk menggantikan Hadi Tjahjanto, yang pada saat yang sama juga dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Jokowi menyatakan bahwa dia tidak ragu memberikan posisi menteri ATR/kepala BPN kepada AHY, mengingat pengalaman politiknya dan pendidikan AHY di akademi militer maupun non-militer.
AHY dan Hadi dilantik secara bersamaan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Februari 2024.*