RADAR JABAR - Volker Turk selaku Ketua HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa hak asasi manusia (HAM) di Afghanistan kini dalam kondisi kolaps. Hal tersebut ia nyatakan saat dialoh interaktif yang diselenggarakan Dewan HAM di Jenewa, Swiss pada Selasa (12/9).
Menurut Turk, kegagalan hak asasi tersebut sangat berdampak pada kehidupan jutaan warga Afganistan baik perempuan, laki-laki, hingga anak-anak.
Kendati pelanggaran HAM pada negara tersebut bukanlah hal bary, Turk menyebutkan bahwa dinamika yang telah diterapkan oleh Taliban, secara khusus menargetkan perempuan dan anak-anak yang meminggirkan ereka pada sebagian besar aspek publik. Diketahui bahwa Taliban telah mengambil alih kekuasaan sejak dua tahun lalu.
BACA JUGA:Raja Maroko Tetapkan Tiga Hari Masa Berkabung Nasional Pasca Gempa Maroko
Diketahui bahwa Afganistan telah jatuh ke dalam krisis kemanusiaan serta finansial yang sangat serius. Menurut Turk, dua pertiga dari populasi pada negara tersebut tengah memerlukan bantuan.
Selain itu, Turk menekankan bahwa Afghanistan telah membuat preseden yang buruk yang menjadi satu-satunya denagra di dunia, di mana bahwa perempuan dan anak perempuan dilarang mengenyam pendidikan sekolah menegah hingga bangku perkuliahan.
"Selama dua tahun terakhir telah terjadi erosi sistematis pada hukum dan institusi yang pernah memberikan perlindungan HAM. Hukum tersebut kini dibuat melalui dekret ketimbang proses konsultatif. Hukum perlindungan perempuan dari kekerasan dan pembentukan lingkungan yang mendukung untuk media telah ditangguhkan" ujarnya.
BACA JUGA:Pemerintah China Larang Pejabat Pakai iPhone, Ini Alasannya!
Selain itu juga diketahui bahwa di negara tersebut tidak adanya komisi HAM. Seringkali terjadi laporan pembunuhan, penyiksaan, serta penangkapan sewenang-wenang di Afghanistan.
"Komisi HAM Independen Afghanistan tidak ada lagi. Hukuman fisik dan eksekusi publik kembali terjadi dan masih terdapat laporan pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang. Ini semua diperparah dengan kurangnya pertanggungjawaban dari pelaku pelanggaran HAM" ungkap Turk.
Karena hal tersebut, Turk mendesak komunitas internasional untuk tidak meninggalkan rakyat Afghanistan. Selain itu, ia juga menggarisbawahi bahwa Afghanistan menghadapi krisis HAM pada urutan teratas.
Selain itu, Turk juga mengajak negara-negara agar proaktif membantu mengatasi tanantang yang nantinya akan dihadapi oleh Afghanistan. Ia juga meminta wewenang de facto secara fundamental dapat mengembalikan Afganistan pada tatanan internasional dengan menghormati kewajiban HAM internasional dengan penuh.*