RADAR JABAR - Ditengah berbagai tekanan global yang sedang terjadi, pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kualitas dan prinsip keberlanjutan.
Di samping itu, upaya pemerintah untuk memacu sumber-sumber pertumbuhan terus dilakukan, salah satunya melalui sektor industri halal.
Dengan populasi muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa dan potensi industri halal yang meliputi berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, farmasi, industri kosmetik, keuangan, dan pariwisata, Indonesia telah menunjukkan kemampuan signifikan dalam mengembangkan ekonomi halal sebagai pilar pertumbuhan ekonomi negara.
Pada tahun 2020, pasar ekonomi halal global mencapai nilai USD 2,30 triliun dan diproyeksikan akan mencapai USD 4,96 triliun pada tahun 2030, seiring dengan peningkatan permintaan terhadap produk halal.
BACA JUGA:Siap-siap! Bansos PKH Tahap 4 2023 Akan Segera di Cairkan Oleh Pemerintah, Simak di Bawah Ini!
Pemahaman yang luas tentang konsep halal sebagai nilai universal dalam Islam dan potensi untuk mengintegrasikan aspek bisnis dengan prinsip keberagamaan telah memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada pelaku industri halal, serta kepada konsumen, dalam menghadapi tantangan pasar yang penuh persaingan dan tetap menguntungkan.
Sejalan dengan hal ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) menggelar Konferensi Keuangan Islam Tahunan ke-7 (7th Annual Islamic Finance Conference/AIFC ke-7) pada tahun 2023 dengan tema "Peran Keuangan Islam dalam Mengatasi Ketidakpastian Global melalui Ekonomi Halal dan Reformasi Struktural yang Berkelanjutan dan Inklusif".
AIFC ke-7, yang diadakan secara daring pada tanggal 29-30 Agustus 2023, diarahkan untuk mengangkat serta membahas beberapa isu utama terkait ekonomi dan keuangan halal, seperti: (i) pembangunan ekosistem halal yang kokoh, (ii) penguatan industri halal, dan (iii) pemberian pembiayaan halal guna mendukung pengembangan ekonomi halal.
BACA JUGA:CIMB Niaga Dukung Komunitas Kejar Mimpi Edukasi Pelaku UMKM Muda untuk Go Digital
Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, pada hari Senin (28/8) menjelaskan, "AIFC ke-7 diadakan setelah acara pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN ke-10 (10th AFMGM) yang baru-baru ini dilaksanakan di Jakarta. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia sebagai Ketua ASEAN menegaskan perannya sebagai Pusat Pertumbuhan (Epicentrum of Growth). Keputusan ini sesuai dengan harapan kami bahwa AIFC juga akan menjadi tempat di mana wawasan, inovasi, kolaborasi, dan strategi bernilai akan muncul dalam pengembangan ekonomi dan keuangan halal sebagai mesin pertumbuhan."
Konferensi AIFC ke-7 ini adalah sebuah acara tahunan yang membawa bersama para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang, termasuk pengambil kebijakan, profesional, ekonom, akademisi, dan pelaku sektor swasta untuk membahas berbagai isu utama dalam keuangan Islam, ekonomi, dan pembangunan, khususnya di Indonesia.