RADAR JABAR - Pemprov (Pemerintah Provinsi) Papua dengan melalui Dinkes (Dinas Kesehatan) setempat telah meminta kepada puskesmas untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) kepada warga. Hal tersebut berdasarkan kondisi saat ini pada beberada daerah di Papua tengah mengalami dampak kekeringan.
Menurut Arinius Weya selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit (Kabitd P2P) Dinkes Papua, perlu ditingkatkan kapasitas petugas puskesmas. Hal tersebut berfungsi agar sosialisasi yang nantinya diberikan dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat.
"Dalam penanggulangan ISPA kami akan mengadakan lokakarya peningkatan kapasitas kepada petugas puskesma dan melakukan update data" ujar Arinius.
Menurutnya, pasca terbentuk Daerah Otonimu Baru (DOB) terdapat banyak data yang untuk saaat masih belum diperbarui. Karenanya, selain lokakarya, pihaknya akan melihat kembali beberapa program penanggulangan ISPA yang perlu untuk dievaluasi.
"Berdasarkan data kami perkembangan ISPA pada 2022 dilaporkan terjadi pada lima kabupaten/kota yakni Kabupaten Jayapura terdapat 1.511 kasus, Biak ada 374 kasus disususl Sarmi 198 kasus, Kota Jayapura 121 kasus, dan Keerom 7 kasus" ujar Arinius.
Arinius menyebutkan hingga Juni 2023 kasus ISPA yang terjadi pada balita terdapat 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Japura sebanyak 124 kasus, Kabupaten Biak sebanyak 220 kasus, dan Kota Jayapura sebanyak 242 kasus yang telah dilaporan. Karena itu ia berhadap agar puskesmas dapat mensosialisasikan bahaya ISPA.
"Untuk itu kami berharap agar puskesmas yang bersentuhkan langsung dengan masyarakat ini bisa mensosialisasikan bahayanya ISPA, dimana dnegan menjaga pola makan serta kebiasaan hidup sehingga dapat mencegah terjadinya ISPA" ujarnya
Karena itu, pihaknya telah mengimbau kepada seluruh masyarakat. Khususnya bagi yang memiliki balita agar memberikan ASI eksklusif selama enam bulan, selanjutnya menjaga kecukupan gizi, dan harus rajin minum air putih.*