Fenomena El Nino Mengancam, Politisi PKB Minta Penyerapan Beras Lokal Dimaksimalkan

RADARJABAR, JAKARTA - Untuk meningkatkan ketersediaan pangan dalam menghadapi fenomena El Nino, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta penyerapan beras lokal harus dimaksimalkan.

Menurut politisi PKB itu, peningkatan penyerapan beras lokal pun diperlukan. Tujuannya untuk menganalisis dampak El Nino terhadap ketersediaan pangan di berbagai wilayah dan menyusun strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Tadi dijelaskan penyerapan beras lokal masih 30 persen dari hasil panen raya kemarin, dan masih ada lagi 70 persen lagi yang harus diserap," kata Anggia melalui keterangan rilis parlementaria Minggu, 15 Mei 2023.

"Maka dari itu harus adanya penangan khusus atau strategi khusus untuk bisa memastikan ketersediaan pangan itu aman. Jadi (penyerapan) ini harus dimaksimalkan kembali, imbuhnya.

Selain itu, Anggia pun menekankan persoalan ketersediaan stok pangan ini akan dibahas lebih lanjut di agenda rapat Komisi IV. Khususnya, terkait bagaimana cara mengantisipasi untuk ketersediaan pangan.

Terlebih, sambung dia, sebentar lagi akan ada momentum Iduladha sehingga kebutuhan akan bahan pokok akan meningkat sebagaimana terjadi di momen Idulfitri lalu.

Anggia menambahkan, perlu juga disusun program bantuan pangan untuk daerah yang terdampak El-Nino. Hal itu dapat mencakup distribusi pangan tambahan, subsidi untuk harga pangan, atau bantuan langsung kepada petani yang terdampak.

"Kami meminta fokus pada ketersediaan pangan dalam menghadapi El Nino merupakan langkah proaktif untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi terhadap pasokan pangan," pinta dia.

Selain itu, dapat mendorong petani untuk melakukan diversifikasi pertanian dengan menanam varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan.

"Upaya kolaboratif antara pemerintah, petani, dan lembaga terkait akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan selama masa El Nino dan perubahan iklim secara keseluruhan," tutup Ketua Tim Kunker Komisi IV itu.***