BANDUNG, RadarJabar - Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung, gelar aksi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gedung Sate dan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Mereka menolak keras kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat karena dinilai dampaknya berpotensi mengakibatkan kenaikan harga komoditas hingga berkesinambungan pada kondisi ekonomi masyarakat.
Ketua PMII Kota Bandung, Maulana Yusuf, mengataka bahwa berubahnya harga BBM sudah sering terjadi, bahkan pihaknya mencatat sedikitnya 21 kali perubahan yang telah dilakukan pemerintah sejak rezim Orde Baru lalu hingga periode Joko Widodo.
"Setiap zaman di era masing-masing kepresidenan ini tentu saja mendapatkan respons kecaman dan tuntutan dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia," kata Maulana, Senin, 5 September 2022.
Menurutnya, pada era kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, perubahan harga BBM sudah mengalami beberapa kali perubahan.
"Apalagi saat ini Presiden kepada publik sudah terang-terangan juga mengemukakan alasan menyangkut beban subsidi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk BBM sebesar Rp502,4 triliun," ujarnya.
Oleh sebab itu, Maulana menegaskan, kebijakan menaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah itu jadi sorotan berbagai pihak, termasuk PMII.
"Pasca terkendalinya Covid-19 ini kami memandang dan merasakan betul belum adanya stabilitas dari berbagai sektor kebutuhan masyarakat terutama dari sektor ekonomi," tegasnya.
Maulana mengaku, selama dua tahun ke belakang, masyarakat mengalami banyak penderitaan salah satunya tak sedikit pekerja atau buruh yang diberhentikan (PHK).
"Kami melihat kondisi saat ini jika terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi yang kemudian dinilai itu langkah yang tidak tepat dan bijak," imbuhnya.
Maulana menuturkan, dampak dari meningkatnya harga BBM ini potensinya berdampak bisa mendorong inflasi dan menyulut keresahan seluruh masyarakat Indonesia.
Karenannya, Maulana memaparkan, PMII Kota Bandung menyatakan sikap terhadap kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM.
"Kami menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat," paparnya.
Dia melanjutkan, dampak ekonomi tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19.
"Kami menyatakan sikap untuk meminta pemerintah supaya mencabut kebijakan kenaikan tarif BBM di setiap jenisnya," tutur Maulana.