BANDUNG - Pemerintaah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kini tengah berencana melakukan pemetaan kepada seluruh non ASN atau tenaga honorer di lingkungan kerjanya.
Hal tersebut diketahui sebagai bentuk menyikapi rencana pemerintah pusat dalam menghapus seluruh pegawai Non ASN atau Honorer pada tahun 2023 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menjelaskan bahwa Pemprov Jabar harus segera melakukan pemetaan kepada seluruh tenaga Non ASN atau honorer di lingkungan kerja Pemprov Jabar.
"Jadi ini harus kerja dengan amat keras (Pemprov Jabar), dan waktunya itu harus sekarang, karena anggaran untuk PPPK kan itu ada di APBD Provinsi Jabar. Jadi kalau misalnya saat ini masih memetakan, ya terus terang nanti anggarannya tidak ada," jelas Abdul Hadi saat dikonfirmasi, Kamis (16/6).
Selain itu, Hadi menjelaskan bahwa langkah yang harus sesegera mungkin dilakukan oleh Pemprov Jabar terkait menyikapi hak ini, yakni harus segera melakukan pemetaan dan diintegrasikan dengan data anggaran dan dialokasikan untuk formasi PPPK.
"Jadi harus segera melakukan pemetaan yang baik sambil diintegrasikan dengan data anggaran. Segera anggaran itu dialokasikan untuk formasi p3k di semua sektor, seperti Nakes, tenaga didesa juga belum. Dan bahkan honorer itu banyak sekali," katanya.
"Ini ibaratnya masih ada gunung yang sangat besar di depan kita, dan banyak daerah yang belum terjamah (terkait tenaga honorer)," ungkapnya.
Maka dari itu, menurut Abdul, langkah pemetaan tersebut baiknya sudah dilakukan sejak tahun lalu.
"Harusnya dari tahun lalu (mulai melakukan pemetaan). Tetapi saya belum melihat ada perubahan," pungkasnya. (San)