Rakor BSKDN Bahas Program Direktif Presiden Prabowo, Sekda Jabar Dorong Optimalisasi MBG dan Kopdes

RADAR JABAR  – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden di Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin (26/6/2026).

 

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memaparkan perkembangan pelaksanaan program-program prioritas Presiden di daerah sekaligus menyampaikan sejumlah masukan agar implementasinya semakin efektif, efisien, dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

 

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan secara umum pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden di Jawa Barat menunjukkan capaian yang positif. Menurutnya, sejumlah indikator makro maupun pelaksanaan program strategis nasional berada pada jalur yang baik.

 

“Kami informasikan untuk 10 program direktif Bapak Presiden di Jawa Barat relatif baik. Mulai dari inflasi, kita ketahui inflasi Jawa Barat di kisaran 2,5 persen, terkendali tidak pernah di atas 3,5 persen maupun di bawah 1,5 persen. Demikian juga LPE triwulan I kita 5,79 persen di atas rata-rata nasional 5,61 persen,” ujar Herman.

 

Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Herman menyebut ketahanan pangan Jawa Barat juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

 

Berdasarkan data terakhir pada 2025, produksi gabah kering giling di Jawa Barat telah menembus 10 juta ton, sekaligus menjadi peningkatan tertinggi secara nasional.

 

Ia menambahkan, program tiga juta rumah juga terus dikawal melalui berbagai skema, mulai dari KPR, rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.

 

Menurutnya, konsep rumah vertikal menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian tanpa mengorbankan lahan produktif.

 

“Kami dorong bukan hanya rumah tapak, tetapi termasuk rumah vertikal. Misalnya ada terobosan antara Kementerian PKP dengan Pemda Jabar untuk optimalisasi Meikarta. Ini bagian dari program tiga juta rumah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian alam. Karena kalau rumah tapak membutuhkan ruang yang besar dan berisiko terjadi alih fungsi lahan,” katanya.

 

Di sektor pendidikan, Herman mengungkapkan Jawa Barat saat ini telah memiliki 20 rintisan Sekolah Rakyat. Selain itu, seluruh 27 kabupaten/kota telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat agar program tersebut dapat hadir di setiap daerah. Pemerintah Provinsi juga terus mengawal pelaksanaan Sekolah Garuda di Jawa Barat.

 

Meski secara umum pelaksanaan program berjalan baik, Herman menilai masih ada dua program yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

 

Menurutnya, pada program MBG, tantangan utama bukan hanya memastikan pemenuhan gizi bagi anak, ibu hamil, dan balita, tetapi juga memastikan anggaran yang beredar mampu menggerakkan perekonomian lokal.

 

Saat ini, sekitar separuh dari lebih dari 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat telah mengantongi sertifikat laik higienitas dan sanitasi. Pemprov Jabar menargetkan seluruh SPPG segera memenuhi standar tersebut.

 

Selain itu, Herman meminta agar rantai pasok MBG benar-benar mengutamakan potensi daerah sehingga bahan baku pangan berasal dari petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal.

 

“Kami menyampaikan saran agar ekosistem, supply chain untuk MBG ini memprioritaskan ekonomi lokal, potensi lokal. Jangan sampai di-drop dari lintas daerah apalagi dari daerah lain. Upayakan potensi yang ada di daerah setempat itu dioptimalkan,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, apabila seluruh SPPG telah beroperasi secara optimal, dana yang beredar dari pelaksanaan MBG di Jawa Barat diperkirakan mencapai sekitar Rp50 triliun.

 

Nilai tersebut dinilai sangat besar sehingga harus dimanfaatkan untuk menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

 

Herman mengungkapkan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar satu persen dibutuhkan sekitar Rp150 triliun perputaran uang.

 

Sementara MBG berpotensi menghasilkan perputaran sekitar Rp50 triliun atau hampir sepertiga dari kebutuhan tersebut, sehingga diperkirakan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekitar 0,3 persen apabila uangnya benar-benar beredar di daerah.

 

“Apabila sudah efektif SPPG semua di Jawa Barat dana yang bergulir menembus Rp50 triliun. Untuk meningkatkan satu persen pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dibutuhkan sekitar Rp150 triliun uang bergulir. Artinya MBG ini bisa menyumbang sekitar 0,3 persen LPE, dengan catatan uangnya bergulir di lapangan. Jangan sampai capital outflow, harus capital inflow. Duitnya masuk dan benar-benar bergulir,” jelasnya.

 

Selain MBG, Herman mengatakan KDMP juga menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurutnya, pembentukan koperasi secara administratif telah berjalan baik. Kini tantangan terbesar adalah memastikan koperasi dapat beroperasi secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

 

Ia menilai koperasi memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Bahkan, ia mencontohkan Denmark sebagai salah satu negara yang mampu menjadikan koperasi sebagai pengungkit ekonomi sehingga manfaat pembangunan lebih banyak dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah.

 

“Koperasi ini luar biasa manfaatnya, tetapi memang tidak mudah. Saya pernah ke Denmark, salah satu pengungkit ekonominya adalah koperasi. Sehingga yang diuntungkan masyarakat middle low. Kalau nonkoperasi biasanya yang menikmati middle up. Karena itu koperasi harus kita kawal bersama,” katanya.

 

Herman mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan KDMP di Jawa Barat, mulai dari kualitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, infrastruktur pendukung, hingga akses terhadap pembiayaan.

 

Meski demikian, ia optimistis tantangan tersebut dapat diatasi apabila seluruh tingkatan pemerintahan bergerak bersama.

 

“Yang pertama masalah SDM. Yang kedua tata kelola, kemudian infrastruktur juga, aksesibilitas modal itu sangat menentukan. Pemerintah pusat komitmennya luar biasa. Tinggal bagaimana implementasinya dijaga karena implementasi juga tidak semudah yang dibayangkan,” ucap Herman.

 

Menutup keterangannya, Herman menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengawal seluruh program prioritas Presiden agar berjalan efektif sekaligus efisien. 

 

Menurutnya, keberhasilan program harus diukur dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, tanpa mengabaikan efisiensi penggunaan anggaran.

 

“Yang pertama harus efektif, artinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di sektor ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Tetapi juga harus efisien agar tidak boros. Itu yang kami harapkan dan kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar terus dijaga bersama karena ini program pusat yang kami kawal implementasinya di daerah,” pungkas Herman.

 

Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Fahsul Falah menyampaikan, hasil rapat koordinasi menjadi dasar penyusunan strategi yang responsif atas kondisi spesifik tiap-tiap daerah. Selain itu, rapat koordinasi merupakan upaya untuk menghasilkan gambaran komprehensif perihal capaian, kendala, dan praktik di lapangan.

 

"BSKDN mengemban tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri," ucap Fahsul dalam sambutannya.

Sumber: