Biaya Operasi Militer AS terhadap Iran Tembus Rp507 Triliun

RADAR JABAR - Pemerintah Amerika Serikat disebut telah menggelontorkan hampir 29 miliar dolar AS untuk mendanai operasi militernya terhadap Iran. Jika dikonversikan dengan kurs Rp17.500 per dolar AS, nilai tersebut mencapai sekitar Rp507 triliun.

Informasi itu disampaikan Wakil Menteri Perang sekaligus Kepala Keuangan AS, Jules W. Hurst III, dalam sidang Komite Anggaran Pertahanan DPR AS pada Selasa (12/5).

Hurst menjelaskan bahwa sebelumnya biaya operasi diperkirakan berada di angka 25 miliar dolar AS. Namun, setelah dilakukan pembaruan perhitungan oleh tim gabungan staf dan pengawas anggaran, estimasi terbaru meningkat menjadi hampir 29 miliar dolar AS.

Menurut dia, lonjakan biaya dipicu oleh kebutuhan perbaikan dan penggantian peralatan militer, termasuk tingginya pengeluaran operasional untuk mempertahankan pasukan di lapangan selama konflik berlangsung.

BACA JUGA:WHO Pastikan 11 Kasus Hantavirus Ditemukan di Kapal Pesiar Belanda

BACA JUGA:Trump Pertimbangkan Kembali Operasi Militer di Timur Tengah, Fokus pada Selat Hormuz

Ketegangan antara AS dan Iran mulai memanas sejak 28 Februari ketika Washington bersama Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah target di Iran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan besar dan korban sipil.

Iran kemudian membalas serangan tersebut, yang memicu eskalasi konflik hingga hampir mengganggu aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Jalur itu dikenal sebagai salah satu rute utama distribusi minyak dan gas alam cair dunia.

Situasi tersebut berdampak pada lonjakan harga energi global dan menambah tekanan terhadap kondisi ekonomi internasional.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sejak itu memperluas operasi militernya dengan alasan menjaga stabilitas kawasan dan menekan kemampuan Iran. Washington juga menegaskan operasi tersebut ditujukan untuk melemahkan kapasitas militer dan ekonomi Teheran.

Hurst menambahkan bahwa pengeluaran diperkirakan masih akan terus meningkat seiring berkepanjangannya konflik. Di sisi lain, pemerintah AS kini menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar, sementara Kongres meminta transparansi lebih rinci terkait penggunaan anggaran pertahanan tersebut.*

Sumber: