Melalui Sistem Merit, Gubernur Ahmad Luthfi Lantik 27 Pejabat

RADAR JABAR, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 27 April 2026.

Total ada 27 pejabat yang dilantik; terdiri atas 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama. Dari jumlah tersebut, 13 pejabat mendapatkan promosi dan 13 pejabat mengalami pergeseran atau mutasi.

“Mutasi atau rotasi adalah hal yang wajar. Untuk kesegaran organisasi itu sendiri. Sehingga birokrasi kita bisa sehat, berdaya guna, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak,” kata Ahmad Luthfi dalam sambutannya.

Ia menegaskan, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, para pejabat diminta bekerja dengan integritas, profesionalitas, dan memberi nilai tambah bagi organisasi.

“Jabatan apapun yang kita emban adalah suatu amanat yang harus kita pertanggungjawabkan kepada diri sendiri maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

 

BACA JUGA:Gubernur Ahmad Luthfi Apresiasi TNI Atas Kontribusinya dalam Menjaga Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Pascalongsor di Cibeunying Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Imbau Tingkatkan Kewaspadaan

 

Luthfi menegaskan, pelantikan tersebut telah melalui mekanisme merit system (sistem merit) dan telah diverifikasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Menurutnya, proses tersebut menjadi dasar legitimasi pengangkatan jabatan para pejabat yang dilantik.

Ia juga menegaskan tidak ada praktik titipan dalam proses pengisian jabatan tersebut. Prinsip itu, kata dia, harus menjadi patokan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

“No titip-titip, no jasa penitipan. Ini tolong jadikan patokan kita, sehingga kita nanti menganut adanya clear dan good governance,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Luthfi meminta para pejabat baru, terutama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjebak pada birokrasi yang panjang dan melelahkan. Menurutnya, birokrasi harus hadir untuk melayani, bukan sekadar menjalankan urusan administratif.

“Kami pengin birokrasi kita itu melayani,” tandasnya.

Sumber: