Wali Kota Bandung Enggan Ada Warga yang Tidak Bisa Dirawat Sebab BPJS

Wali Kota Bandung Enggan Ada Warga yang Tidak Bisa Dirawat Sebab BPJS

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Babakan Surabaya, Senin 2 Maret 2026.--Humas Kota Bandung/Kepala Diskominfo Kota Bandung Henryco Arie Sapiie.

RADAR JABAR DISWAY - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, enggan sampai ada warganya yang gagal memeroleh perawatan medis karena masalah administrasi. Dirinya menegaskan pentingnya kepesertaan aktif BPJS Kesehatan bagi seluruh warga.

 

“BPJS penting untuk kita. Prinsipnya tidak boleh ada satu pun rakyat yang tidak bisa dirawat,” ucapnya saat Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Babakan Surabaya, Senin 2 Maret 2026, dikutip dari laman Pemkot Bandung.

 

Farhan menargetkan tingkat minimal kepesertaan mencapai angka 80 persen. Sementara itu berdasarkan data di Kelurahan Babakan Surabaya, tingkat kepesertaan baru sekira 79 persen.

 

“Kalau 79 persen berarti masih ada 21 persen yang belum aktif atau menunggak. Ini harus kita dorong,” jelas dia.

 

BACA JUGA:Bazar Murah Bandung Ramadan 2026 Sesi II pada 2-6 Maret 2026, Cek Daftar Lokasinya

 

Kesuksesan program Universal Health Coverage (UHC), menurutnya, sangat bergantung pada tingkat keaktifan iuran warga. Kemampuan pemerintah membiayai warga miskin yang sakit bakal kian besar seiring dengan makin tingginya partisipasi.

 

“Setiap iuran BPJS itu ada amal jariahnya. Karena dari situ kita bisa membantu warga miskin yang tidak mampu bayar,” ujarnya.

 

Sumber: