Kabid Sandi, Tegaskan Diskominfo Tidak Pernah Pilih Pilih Atau Intervensi Terhadap Insan Pers

RADAR JABAR, Bandung - Para Insan yang notabene anggota PWI Resmi yang berdomisili di Kabupaten Bandung menggelar tatap muka dan konsolidasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut berlangsung di Cafe Kampung Buhun, Jalan Katapang Andir, Desa Sangkang Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Rabu (14/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, para anggota PWI yang berdomisili di Kabupaten Bandung hadir untuk memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman bersama pemerintah daerah. Melalui forum ini, insan pers dan Diskominfo membahas dinamika relasi media secara terbuka.

Selain itu, Diskominfo Kabupaten Bandung menghadiri pertemuan melalui Kepala Bidang Persandian sebagai perwakilan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung. Kehadiran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dialog dengan insan pers.

Pengurus PWI Jawa Barat, H. Asep Syahrial atau yang akrab disapa Asep Awing, menyampaikan apresiasi atas kehadiran pihak Diskominfo. Ia menilai dialog langsung menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah.

 

BACA JUGA:Kabar Simpang Siur Adanya Korban Tambang, Bupati Bogor: Jangan Buat Masyarakat Panik

 

“Kami sebagai insan jurnalis merespons positif kehadiran Diskominfo. Pertemuan ini menyatukan komitmen rekan-rekan untuk mendukung Kabupaten Bandung yang lebih Bedas,” Tegas Awing.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung, H. Teguh Purwayadi, S.STP., M.Si., melalui Kepala Bidang Persandian Sandi Apriatna, S.TP., menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka dan profesional.

Menurut Sandi, Diskominfo memandang kritik konstruktif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja institusi. Oleh karena itu, Diskominfo terus membuka ruang dialog dengan seluruh media.

“Diskominfo membuka ruang dialog secara luas. Kami menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi relasi media,” kata Sandi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa persepsi diskriminasi dalam kemitraan media muncul seiring dengan keterbatasan fiskal daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, memengaruhi skema anggaran publikasi.

Selain itu, sebagian pihak menilai Diskominfo lebih memprioritaskan media arus utama. Namun, ia menegaskan bahwa Diskominfo menjaga konsistensi proporsi anggaran dari tahun ke tahun.

“Kami memahami pandangan tersebut. Namun, data anggaran menunjukkan pola kemitraan yang relatif konsisten,” ujarnya.

Sumber: