Kadinsos Kabupaten Bandung Pastikan Penyaluran Bansos Subsidi BBM Tepat Sasaran
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bandung Indra Raspati saat paparkan program bansos, Soreang, Kabupaten Bandung. -(Foto: Yanuar Baswata/Jabar Ekspres)-
KAB BANDUNG, RadarJabar - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dialihkan menjadi bantalan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin berupa uang tunai sebesar Rp600 ribu untuk empat bulan.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bandung Indra Raspati mengatakan, bansos tersebut dinilai efektif sebagai kompensasi dan dianggap dapat mengurangi beban masyarakat atas naiknya BBM.
"Di mana penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Kabupaten Bandung akan menerima (bansos) setiap bulannya Rp150 ribu," Indra saat diwawancarai belum lama ini.
Dia menerangkan, untuk penerima manfaat subsidi BBM tersebut hanya dikhususkan bagi masyarakat yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Mengingat sebelumnya sempat banyak keluhan terkait DTKS yang dinilai kurang tepat sasaran pada masa bansos Covid-19, ditegaskan Indra bahwa data kesejahteraan bisa berubah
Menurutnya, terkait data masyarakat miskin di DTKS tidak selamanya sama alias dinamis, sehingga daftar penerima manfaatnya akan selalu diperbarui melalui pendataan dari tingkat desa.
"Tidak tetap (datanya) karena bisa meningkat atau bertambah jumlah masyarakat yang terdaftar DTKS bisa berkurang, tergantung pengajuan," imbuhnya.
"Ada pengawasnya di tingkat desa, kecamatan dan kami juga ada pengawasnya, sehingga kalau ada keluhan tidak tepat sasaran bisa dilaporkan," ujarnya.
"Kalau berkurang berarti artinya angka kemiskinan di Kabupaten Bandung menurun," tambah Indra.
Dia berharap, melalui program peralihan subsidi BBM menjadi bantalan bansos itu, dapat dinikmati masyarakat dengan perekonomian di bawah menengah alias tepat sasaran.
Indra mengaku, selama ini pemerintah selalu memperhatikan masyarakat, bahkan dikatakannya, Pemkab Bandung sudah lebih dulu memprioritaskan penguatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Untuk penguatan ekonomi sosial masyarakat, melalui APBD (Anggaran Penghasilan Belanja Daerah) untuk masyarakat miskin, sesuai dengan visi misi Kabupaten Bandung BEDAS," ucapnya.
Sementara itu, ketika disinggung terkait dampak dari kenaikan harga BBM terhadap Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), apakah jumlah bahan pokoknya dikurangi atau tidak, Indra hanya memastikan di wilayah Kabupaten Bandung program tersebut tetap berjalan.
"Sebetulnya untuk kegiatannya sudah hampir rampung untuk BPNT, disalurkan melalui Simbara BNI, kalau yang subsidi BBM itu melalui kantor Pos (Indonesia)," pungkasnya.*** (Bas)
Sumber: Jabar Ekspres