Disnaker KBB Catat 77 Kasus PMI Ilegal Terjadi Selama 2024
-ilustrasi-(Sumber Gambar : Pixabay)
RADAR JABAR - Tergiur janji diberikan upah yang tinggi, puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Bandung Barat (KBB) tertipu bekerja di luar negeri.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB mencatat selama 2024 ada sebanyak 77 kasus PMI ilegal bermasalah. Sementara di 2025 ini ada 17 laporan kasus pekerja migran ilegal bermasalah.
Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnakertrans KBB, Dewi Andani mengakui jika Bandung Barat menjadi salah satu daerah yang banyak mengirimkan tenaga kerja keluar negeri.
"Bandung Barat termasuk salah satu kantung yang memberangkatkan PMI ilegal di Jawa Barat dengan jumlah yang banyak,” ujar Dewi, Senin (16/6/2025).
Dewi menilai, banyaknya warga yang nekat bekerja ke luar negeri tidak dibarengi dengan pengetahuan atau keahlian yang memadai dan prisedur resmi. Sehingga, hal itu pun dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab.
Dewi menjelaskan, tingginya animo masyarakat Bandung Barat untuk bekerja di luar negeri tidak diimbangi dengan pengetahuan memadai terkait prosedur resmi dan legalitas penempatan tenaga kerja.
BACA JUGA:Bupati Bogor Rudy Susmanto Izinkan SKPD Rapat di Hotel
Kondisi tersebut, lanjut dia, dimanfaatkan oleh oknum penyalur jasa tenaga kerja ilegal yang menawarkan jalur cepat namun penuh risiko.
"Masih banyak warga yang tidak paham, mana jalur resmi dan yang bukan. Padahal animo mereka untuk bekerja di luar negeri tinggi," terangnya.
Dewi menilau, fenomena PMI ilegal ini layaknya gunung es. Sebab banyak kasus yang tidak terdeteksi karena minimnya pelaporan. Fakta tersebut semakin terbukti setelah Disnakertrans KBB melakukan road show ke 16 kecamatan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
"Setelah dilakukan edukasi dan sosialisasi melalui road show yang kami lakukan, mereka menjadi tahu cara yang benar dan legal untuk bekerja di luar negeri," katanya.
Menurut Dewi, kurangnya informasi dan tekanan kebutuhan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong warga memilih jalur ilegal. Banyak dari mereka tergiur tawaran instan dari para calo tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun risiko keselamatan.
"Poin tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar segera diperbaiki. Mereka kan tahunya jalur cepat karena hari ini mereka juga dituntut oleh biaya hidup yang mendesak,"jelas Dewi.
Sumber:
- Share:
