Broron Ungkap Modus Sekolah Nakal Gelapkan Dana PIP

Broron saat mengikuti kegiatan acara LS Vinus yang bertajuk Dibawa Kemana Peta Jalan Pendidikan Kabupaten Bogor, pada Rabu (26/2). Foto : Regi--
RADAR JABAR - Aktivis sosial Ronald A Sinaga mengatakan, banyak sekolah yang ia temukan bersama timnya menggelapkan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Dana tersebut bertujuan untuk membantu siswa yang kurang mampu, meliputi uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah.
Broron, sapaan akrabnya, mengungkapkan modus dari sekolah yang nakal dalam penggelapan dana untuk pelajar kurang mampu itu.
Pihak sekolah, kata dia, tidak memberikan informasi kepada para siswa yang terdaftar sebagai penerima dana PIP dan tidak memaparkan aliran uang masuk dari bank milik pelajar yang terdaftar.
"Siswa ga pernah tau terdaftar sebagai penerima PIP terus uangnya kemana kalau rekeningnya turun, kan penerima itu kalo aktivasi dapat buku tabungan dan atm secara default atm itu pinnya 123456 di BNI dan BRI," kata Broron di Sekretariat Nasional LS Vinus, Kabupaten Bogor, pada Rabu (26/2).
BACA JUGA:Permintaan Maaf dan Bentuk Tanggung Jawab Bupati Bogor
BACA JUGA:Kemendagri Keluarkan SE Efiensi Belanja Daerah, Bupati Bogor Bakal Langsung Rapat Usai Retreat
Ia melanjutkan, berdasarkan laporan yang masuk ke timnya, pihak sekolah yang nakal acap kali mengancam para siswa yang menerima PIP untuk memberitahu pin ATMnya.
"Kalau diancam kamu ga kasih atmnya kita ga daftarin lagi itu laporan yang sering kami dapat atau sekedar bayar jasa operator Rp 50 ribu tidak akan didaftarkan lagi itu jahat ternyata tendik kita karakternya seperti itu," lanjutnya.
Kata Broron, sosialisasi soal dana PIP harus lebih diperhatikan kembali. Dia menambahkan, siswa yang terdaftar sebagai penerima PKH otomatis mendapatkan dana PIP itu.
"Padahal kalau ortunya terdaftar di Dinsos sebagai penerima PKG itu, kalau ada anak sekolah di bawah umur otomatis dapat PIP tanpa perlu di daftar otomatis mungkin memang sosialisasi kebawahnya yg harus dibenarkan lagi," pungkasnya.
Sumber: