Bupati Bandung Minta DP2KBP3A Fokus Tingkatkan Program Pemberdayaan Perempuan

Bupati Bandung Minta DP2KBP3A Fokus Tingkatkan Program Pemberdayaan Perempuan

Bupati Bandung Dadang Supriatna.--Yusup/Radar Jabar

RADAR JABAR - Bupati Bandung Dadang Supriatna sangat concern terhadap isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan menciptakan berbagai program yang berpihak kepada perempuan.

Komitmen Bupati Bandung ini juga ditunjukan dalam visi misinya, dengan misi pertama yaitu meningkatkan kualitas SDM berakhlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender, melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak.

Untuk itu Bupati meminta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung agar fokus dan terus meningkatkan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menurut Bupati Dadang Supriatna yang disapa Kang DS ini menuturkan, dalam program kerjanya itu DP2KBP3A harus memiliki target tertentu agar program yang dijalankan terus mengalami peningkatan.

BACA JUGA:Gegara Tak Diberi Rokok dan Uang, Pelaku Tega Aniaya Dosen di Rancaekek Bandung

BACA JUGA:Buka Muskorda IJTI Korda Bandung, Dandim 0624: AI Membantu Tapi Jurnalisme Tetap Butuh Sentuhan Manusia

Seperti dalam program peningkatan keluarga berkualitas, salah satunya melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UP2KS).

Terlebih lagi dalam program peningkatan kesejahteraan perempuan. Khususnya bagi perempuan yang single parent atau tidak punya suami, yang butuh mata pencaharian untuk menafkahi anak-anaknya.

"DP2KBP3A harus mengikuti program saya berpihak yang berpihak ke perempuan. Seperti penciptaan wirausaha bagi perempuan janda melalui program Make Up Artist (MUA) yang dtargetkan bisa menyarap 1.500 perempuan setiap tahunnya," kata Kang DS saat ekspos OPD di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Soreang, Senin 17 Februari 2025.

Ia menilai, munculnya PSK karena terpaksa akibat kebutuhan ekonomi. Mereka pun butuh hidup tenang dan sejahtera, termasuk Kelompok Wanita Tani (KWT).

BACA JUGA:14 Kali Lakukan Aksi, Residivis Kasus Curanmor Diringkus Polresta Bandung: Tersangka Terancam 7 Tahun Penjara

BACA JUGA:Dua Pelaku Jambret di Bojongsoang Bandung Dibekuk, Polisi Sita Motor dan HP

"Karena perempuan itu posisinya memang riskan. Kalau pemda tidak peduli dan tidak bisa memperbaiki terhadap permasalahan seperti ini, seolah-olah kita itu mengabaikan mereka, rakyat yang harus kita bina. Sementara kita punya kemampuan sebagai pejabat publik. Makanya kita sebagai pemerintah harus berperan melalui pemberdayaan perempuan, dan itu salah satu tugas DP2KBP3A," ucapnya.

Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun mengatakan tahun 2025 ini pihaknya fokus pada program pengendalian penduduk, pernikahan dini, penanganan kasus kekerasan terhadap anak (KTA) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang masih tinggi dan kesetaraan gender.

Sumber: