Menteri Nusron Didaulat Sebagai Waka Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi

RADAR JABAR, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, sebagai Wakil Ketua (Waka) Bidang Penyediaan Lahan dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Dalam kapasitasnya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sekaligus Wakil Ketua Satgas, Nusron menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya hilirisasi dan ketahanan energi. 

“Rapatnya (Rapat Satgas) akan mulai besok, besok pagi (Jumat, 17/01/2025), terlebih hilirisasi ini kan bagian dari program prioritas dan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita harus support hilirisasi. Apalagi hilirisasi di sektor energi. Jadi ini double prioritas,” ujar Menteri Nusron di hadapan awak media saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN pada Kamis (16/01/2025). 

Pengangkatan Menteri Nusron secara resmi tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 3 Januari 2025, di Jakarta.

BACA JUGA:Ternyata ini Sosok Food Vlogger Sania yang Membuat 'Cromboloni' VIRAL

BACA JUGA:Bank Tanah Menyiapkan 11 Lokasi untuk sebagai Dapur MBG

Terkait tugasnya di Satgas, Menteri Nusron menjelaskan bahwa pihaknya menyusun sejumlah kebijakan yang menjadi wewenang Kementerian ATR/BPN.

Beberapa di antaranya meliputi penyediaan informasi terkait tanah, pengadaan lahan, prinsip tata ruang, serta percepatan proses perizinan yang berkaitan dengan bidang pertanahan.

“Jadi prioritas pertama adalah energi, prioritas kedua adalah hilirisasi. Kita merumuskan apa saja yang menjadi kewenangan kita seperti empat hal tersebut. Kalau melihat kata kuncinya, masalah hilirisasi ini adalah percepatan. Percepatan ini supaya ada hasil dan sebagainya,” pungkas Menteri Nusron. (AR/JR)

Sumber: biro hubungan masyarakat kementerian agraria dan tata ruang/ badan pertanahan nasional