KBRI Umumkan Keadaan WNI Pasca Darurat Militer di Korea Selatan

RADAR JABAR - Pengumuman darurat militer oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada Selasa (3/12/2024), telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian negara tersebut, terutama di pasar valuta asing dan bursa saham.

Yoon mengumumkan darurat militer dan memobilisasi pasukan pada malam hari, setelah mencurigai adanya upaya dari pihak oposisi untuk menggulingkan pemerintahannya.

Namun, hanya beberapa jam setelah itu, Majelis Nasional membatalkan perintah darurat, yang memaksa Yoon mencabut status darurat militer pada Rabu (4/11) pagi. Unit militer yang sebelumnya dikerahkan ke parlemen juga telah ditarik.

Meskipun darurat militer berlangsung singkat, nilai tukar Won Korea Selatan sempat jatuh ke level terendah dalam dua tahun, yakni 1.442,0 per dolar AS. Bursa saham Korea turun 2% pada hari Rabu, dengan saham Samsung Electronics yang memproduksi chip turun 1,31%, dan saham LG Energy Solution yang memproduksi baterai turun 2,64%.

Untuk mengurangi dampak lebih lanjut, Bank of Korea akan meningkatkan likuiditas jangka pendek dan mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan pasar valuta asing sesuai kebutuhan. Bank sentral tersebut juga menyatakan siap memberikan pinjaman khusus untuk menyuntikkan dana ke pasar jika diperlukan.

"Seperti yang diumumkan bersama pemerintah, kami akan menyediakan likuiditas yang cukup untuk waktu yang terbatas hingga pasar keuangan dan valuta asing stabil," kata Bank of Korea dikutip CNBC International, Rabu (4/12/2024).

BACA JUGA:Liburan Keluarga Seru! Ini Rekomendasi Tempat Wisata di Korea Selatan saat Musim Salju

BACA JUGA:8 Sisi Gelap Korea Selatan Ini Buat Banyak Orang Kaget

Kantor berita lokal Yonhap melaporkan bahwa otoritas keuangan Korea Selatan menyatakan siap mengalokasikan dana sebesar 10 triliun won (sekitar Rp 112 triliun) untuk stabilisasi pasar saham kapan saja diperlukan.

"Semua pasar keuangan, valuta asing, dan pasar saham akan beroperasi seperti biasa. Kami akan menyuntikkan likuiditas tanpa batas ke saham, obligasi, pasar uang jangka pendek, dan pasar valas untuk sementara waktu hingga semuanya kembali normal," tambah keterangan dari Pemerintah Korsel.

Kekacauan politik terjadi ketika Yoon dan parlemen yang dikuasai oposisi berselisih mengenai anggaran dan kebijakan lainnya.

Minggu lalu, Partai Demokrat yang berada di pihak oposisi memangkas 4,1 triliun won (sekitar Rp 46 triliun) dari anggaran yang diajukan oleh pemerintah Yoon, yang totalnya mencapai 677,4 triliun won (sekitar Rp 7.600 triliun).

Keberhasilan oposisi dalam memotong anggaran ini menjadi pukulan berat bagi pemerintahan minoritas Yoon dan berpotensi mengurangi belanja fiskal di tengah penurunan pertumbuhan ekspor.

"Dampak negatif terhadap ekonomi dan pasar keuangan dapat berlangsung singkat karena ketidakpastian pada lingkungan politik dan ekonomi dapat dengan cepat dikurangi dengan respons kebijakan yang proaktif," kata ekonom Citi Kim Jin-wook dalam sebuah laporan kepada Reuters.

Kondisi WNI di Korea Korea Selatan

Sumber: