Komisi I DPR Bahas Keamanan Pilkada 2024 dan Program Pertahanan dengan Menhan dan Panglima TNI
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/11/2024). --ANTARA/HO-DPR
RADAR JABAR - Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/11). Agenda rapat meliputi pembahasan program kerja serta persiapan keamanan untuk Pilkada Serentak 2024.
"Kemitraan harus kita bangun sebaik-baiknya, kita ada di bawah Koorpolkam (Koordinator Politik dan Keamanan). Selain membahas program dan Pilkada, rapat ini juga akan membahas hal-hal lain." ujar Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat membuka rapat, Senin (25/11).
Rapat ini juga dihadiri kepala staf dari tiga matra TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL). Sebelum Menteri Pertahanan memaparkan program kerjanya, anggota Komisi I memperkenalkan diri.
Diketahui bahwa rapat ini menjadi pertemuan pertama antara Komisi I DPR RI dan Menhan serta Panglima TNI untuk periode 2024-2029.
BACA JUGA:Wamendagri Prioritaskan Pendekatan Budaya dalam Penyelesaian Konflik
BACA JUGA:Mendikdasmen Abdul Mu’ti Paparkan Komitmen untuk Guru di Hari Guru Nasional 2024
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan rencana pembentukan 100 batalyon infanteri teritorial pada 2025 sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Batalyon ini difokuskan pada pembangunan dengan pendekatan soft power, mencakup kompi peternakan, perikanan, pertanian, dan kesehatan yang dirancang untuk mendukung masyarakat di berbagai kabupaten.
"Demikian esensi kebijakan strategis untuk melanjutkan dan mengembangkan pembangunan kekuatan pertahanan negara ini sebagai suatu introduksi perdana dari kami," jelas Sjafrie.
Sementara itu, Panglima TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa TNI siap mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024 melalui berbagai langkah, seperti menjaga stabilitas keamanan, membantu distribusi logistik, dan menjamin netralitas institusi.
"Upaya tersebut merupakan wujud komitmen TNI agar Pilkada serentak 2024 dapat terlaksana dengan aman dan lancar," ujar Agus.*
Sumber: antara