Menko Polhukam Ungkap Presiden Jokowi Beri Instruksi Agar Pembahasan RUU TNI dan Polri Harus Hati-Hati
Menko Polhukam Ungkap Presiden Jokowi Beri Instruksi Agar Pembahasan RUU TNI dan Polri Harus Hati-Hati--(Sumber Gambar: Antara)
RADAR JABAR - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi khusus terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan Polri.
Instruksi tersebut menekankan agar pembahasan dilakukan dengan hati-hati serta tidak bertentangan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bapak Presiden menginstruksikan agar pembahasan RUU dilakukan dengan hati-hati, tidak bertentangan dengan konstitusi, dan putusan MK," ujar Hadi saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis.
BACA JUGA:IDI Minta Transparansi Mengenai Substansi RUU Kesehatan Sebelum Pengesahan
Hadi menekankan pentingnya melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pembahasan RUU ini. Pelibatan tersebut mencakup akademisi, LSM, hingga tokoh masyarakat, agar pemerintah dapat memperoleh beragam perspektif mengenai baik dan buruknya RUU TNI dan Polri.
"Setelah diskusi dengan masyarakat, seluruh masukan itu akan ditampung dan dibahas dalam Daftar Intervensi Masalah (DIM) yang akan dilakukan Kemenko Polhukam," tambah Hadi.
Dengan metode ini, RUU yang akan disahkan diharapkan mampu menjadi landasan bagi TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya dengan menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Menko Polhukam menegaskan pentingnya memastikan substansi RUU tersebut mampu mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri.
BACA JUGA:Terungkap! Jejak Rekam Bukhori Yusuf di Media Sosial, Pernah Tolak RUU TPKS!
"Yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri," jelas Hadi.
Kemenko Polhukam mengadakan forum diskusi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, untuk membahas RUU Perubahan UU TNI dan Polri. Dalam kegiatan ini, Kemenko Polhukam mengundang berbagai tokoh dari berbagai kalangan untuk memberikan masukan terhadap RUU TNI dan Polri.
Sumber: branda antara