Presiden Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional

RADAR JABAR - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah serangan siber ransomware terjadi.

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/6).

BACA JUGA:Ketum PSI Bantah Jokowi Ikut Campur Mendorong Kaesang Di Pilkada Jakarta

Yusuf belum dapat memastikan jumlah instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini. Dia juga menyebut bahwa audit tata kelola dan finansial PDN belum pernah dilakukan sebelumnya, dan baru akan dilakukan karena insiden ini. Selain itu, ia mengaku belum mengetahui dampak serangan siber tersebut terhadap berbagai instansi pemerintahan.

"Aku nggak tahu dampaknya karena belum diaudit. Kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu," ujar Yusuf.

Dia juga tidak menyebutkan berapa lama proses audit akan berlangsung. Ia mengatakan bahwa akan semakin baik bila dilakukan secepatnya.

"Secepatnya, the sooner the better (makin cepat makin baik)," ujarnya.

BACA JUGA:Presiden Jokowi bahas Rangkaian HUT Ke-79 RI Bersama Pimpinan MPR

Pada Senin (24/6), pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi 211 instansi yang terdampak serangan siber PDNS 2. Pada Selasa (25/6), jumlahnya bertambah menjadi 282 instansi.

Namun, pada Rabu (26/6), tercatat sudah ada 44 instansi yang siap melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian telah menjelaskan kepada Komisi I DPR RI tentang serangan siber terhadap PDNS 2. Budi Arie menyatakan tidak ada indikasi kebocoran data akibat serangan tersebut di Surabaya.

BACA JUGA:Kejaksaan Agung Berkomitmen Memberantas Perjudian Daring

"Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," ujar Budi Arie dalam wawancara setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.

Sumber: antara