Anggaran untuk Kominfo Mencapai Rp 4,9 T, Keamanan Data Masih Bisa Diretas

RADAR JABAR - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana yang besar untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), termasuk Rp700 miliar untuk pusat data nasional (PDN).

PDN yang belakangan ini mengalami gangguan akibat serangan hacker, merupakan salah satu komponen pengeluaran Kominfo hingga Mei 2024.

"Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun dan Data Center Nasional Rp700 miliar," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara virtual, Kamis (27/6).

"Kapasitas satelit Rp700 miliar dan Palapa Ring Rp1,1 triliun. Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun, yaitu Rp4,9 triliun," imbuh Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp1.145,3 triliun per Mei 2024. Jumlah tersebut mencakup 34,4 persen dari total pagu anggaran, yang 14 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat yang telah terealisasi mencapai Rp824,3 triliun, meningkat 15,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan sudah mencapai 33,4 persen dari pagu anggaran 2024.

BACA JUGA:Pusat Data Nasional Nasional Diretas, Begini Kata Polri

Rinciannya, Rp388,7 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), mencakup penyaluran berbagai bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur. Selain itu, belanja non-K/L sebesar Rp435,6 triliun diperuntukkan untuk subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

"Untuk (tema) infrastruktur, belanjanya mencapai Rp112,9 triliun. Kalau kita lihat, ini artinya kita sudah membelanjakan 26,7 persen dari total alokasinya," jelasnya.

"Kalau dibandingkan tahun lalu, ini melonjak tinggi 20,6 persen. Tahun lalu, level belanja infrastruktur itu Rp93,7 triliun, sekarang melonjak ke Rp112,9 triliun. Ada berbagai akselerasi belanja yang kita lihat memang dari kementerian untuk mencoba menyelesaikan sebelum periode pemerintahan ini berakhir," tandas Ani.

Meskipun anggaran untuk infrastruktur, termasuk pengelolaan pusat data, cukup besar, PDN tetap rentan terhadap serangan siber. Pemerintah menyatakan bahwa data milik kementerian, lembaga, dan pemerintah yang terdampak oleh serangan siber ke Pusat Data Nasional (PDN) tidak dapat dipulihkan.

Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko, menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya menangani dampak peretasan PDN, termasuk memulihkan data yang terkena serangan tersebut.

Proses penanganan ini dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kepolisian.

"Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki," ujar Herlan kepada wartawan, Rabu (26/6/2024).

Data Dipastikan Tetap Aman

Sumber: