Jokowi: BPKP Pegang Peran Sentral dalam Mengawal Kelangsungan Pembangunan

RADAR JABAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan Pembangunan sehingga rakyat dapat merasakan manfaat yang optimal. Hal tersebut disampaikan ketika Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada hari Rabu (22/5).

"Kalau kita ibaratkan gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya (agar) lurus. Dan memastikan kereta itu sampai di tujuan dengan cepat dan tepat, pas," ujar Presiden Jokowi.

Dalam menjalankan tugasnya, Jokowi mengingatkan bahwa tugas utama BPKP bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. 

"Jangan terbalik. Fokus-nya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tetapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah," tutur Presiden.

BACA JUGA:World Water Forum Respons Krisis Air Dengan Mengangkat Peradaban Sungai Batanghari

Presiden menyebut bahwa tugas dan fungsi BPKP dalam mengawasi pembangunan akan menjadi lebih menantang di masa mendatang, sejalan dengan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat dan volume program serta belanja pemerintah yang semakin besar. Selain itu, persaingan antarnegara yang semakin ketat juga menjadi tantangan tambahan bagi kinerja BPKP.

"Ini sudah sering saya sampaikan: negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil atau negara maju mengalahkan negara berkembang. Tidak," tegas Presiden.

Karena itu, untuk mendukung efisiensi dan akurasi kerja, Presiden Jokowi mendorong BPKP untuk terus melakukan inovasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi.

BACA JUGA:Mendikbudristek Aturan Baru Soal UKT Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan termasuk platform early detection dan exclusion system untuk memberikan peringatan dan memasukkan pihak yang terlibat dalam penipuan atau penyimpangan lain ke dalam daftar hitam (blacklist. Selain itu rescoring tool digunakan untuk mendeteksi penipuan dalam pencairan anggaran.

Tak hanya itu saja, ada juga sistem robotic process automation untuk mengotomatisasi pengawasan, serta sensor internet of things dan citra satelit untuk memantau proyek di lapangan.

"Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa keberadaan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) itu untuk memberi solusi dan melakukan pencegahan. Utamakan pencapaian outcomes, utamakan manfaat maksimal yang diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas," ujar Jokowi.

BACA JUGA:Tiba di Makkah, Jemaah Calon Haji Tidak Langsung Umrah Wajib

Dalam laporannya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan bahwa dari tahun 2020 hingga triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp78,68 triliun, penghematan belanja negara sebesar Rp192,93 triliun, dan peningkatan penerimaan negara sebesar Rp38,75 triliun.

Sumber: antara