Pembangunan Proyek Underpass Cibiru Molor, Sekda Jabar Tegaskan Proyek dalam Tahap Administratif

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa meskipun proyek Underpass Cibiru masih berada dalam tahap administratif, langkah-langkah untuk mengatasi hal ini sedang diambil.

"Proyek Underpass Cibiru masih dalam proses pemenuhan administrasi pembangunan proyek, seperti detailed engineering design (DED) sudah," ujarnya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, belum lama ini yang dikutip @Radar Jabar disway.id.

 

BACA JUGA:Proyek Underpass Cibiru dan JLC Molor, Pemkot dan Pemkab Bandung Baru Rencana Untuk Solusi Kemacetan Cileunyi

 

Herman menjelaskan bahwa meskipun proses administratif masih berlangsung, pihak pemerintah telah menyiapkan manajemen konstruksi dan persiapan lainnya. "Setelah dokumen administrasi lengkap selanjutnya akan diusulkan pendanannya," tambahnya.

Pembangunan Underpass Cibiru diharapkan dapat menjadi solusi bagi kemacetan di Bandung Timur. Namun, hingga saat ini, proyek ini masih tertinggal oleh pembangunan flyover di beberapa titik wilayah Kota dan Kabupaten Bandung.

Terlebih lagi, kemacetan di jalur Bundaran Cibiru-Cileunyi yang sering disebut sebagai 'jalan neraka' semakin memburuk dari hari ke hari. Arus kendaraan dari arah Jalan Soekarna Hatta dan Jalan AH Nasution (Ujungberung) menuju Cileunyi, serta arah timur dari Cileunyi menuju Bundaran Cibiru, semakin padat.

Menyikapi kondisi ini, Herman mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memfasilitasi pembangunan Underpass Cibiru dengan mengalokasikan bantuan keuangan, setelah usulan dari Pemerintah Daerah Kota Bandung disetujui.

 

BACA JUGA:Pemprov Jabar Nyatakan Proyek LRT Perlu Dana Sekitar Rp 20 Triliun

 

Selain proyek fisik, upaya untuk mengurangi kemacetan di Bandung Timur juga melibatkan peningkatan layanan transportasi publik. Herman menekankan pentingnya meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik sebagai salah satu solusi.

Dalam rangka mendorong perubahan perilaku masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi yang luas tentang pentingnya memanfaatkan transportasi publik.

Sumber: Jabar Ekspres