Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh Ucapkan Siap Bergabung dalam Koalisi Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh Ucapkan Siap Bergabung dalam Koalisi Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh Ucapkan Siap Bergabung dalam Koalisi Prabowo-Gibran -Koalisi Prabowo-Gibran -Instagram @official_nasdem

RADAR JABAR - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengumumkan komitmennya untuk membantu pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan masuk ke dalam koalisi besar.

Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto di Kartanegara VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Kamis.

Dalam pernyataannya, Surya Paloh menyatakan, "Kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak, untuk bersama dengan pemerintahan saya pikir itu lebih baik. Itu lah pilihan saya, pilihan NasDem." Dikutip dari Antara

Dia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan pilihan NasDem untuk berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang kuat demi kemajuan bangsa.

Surya Paloh juga mengakui bahwa bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran bukanlah keputusan yang diambil dengan ringan.

Namun, dia menyadari pentingnya momentum persatuan untuk menyudahi konflik yang terjadi di masyarakat selama pemilu. Dengan bergabung dalam koalisi, NasDem berharap dapat membantu menciptakan stabilitas politik dan kemajuan bagi bangsa Indonesia.

 

BACA JUGA:Ketua Umum DPP PKB Ungkap Keinginan Partainya untuk Menjalin Kerjasama dengan Partai Gerindra

 

Di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa NasDem telah sepakat untuk masuk ke dalam koalisi.

Namun, Dasco menegaskan bahwa pertemuan yang terjadi hari ini tidak membahas soal pembagian kursi menteri antara partai koalisi dengan NasDem.

Hal ini menunjukkan bahwa pembicaraan terkait pembagian jabatan menteri masih akan dilakukan dalam waktu yang akan datang.

Keputusan NasDem untuk bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran menunjukkan adanya semangat kolaborasi antara berbagai kekuatan politik untuk membangun pemerintahan yang inklusif dan mampu mewujudkan kepentingan rakyat.

Langkah ini juga mengindikasikan bahwa perbedaan politik dapat ditempuh dengan dialog dan kompromi, demi kepentingan bersama dan stabilitas politik yang lebih baik di Indonesia.

Sumber: