Bawaslu RI Masih Mengkaji Intimidasi Ketika PSU di Kuala Lumpur

Radar Jabar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masih mengkaji intimidasi yang terjadi ketika Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty.

 

“Seluruh proses intimidasi saat ini sedang dalam kajiannya Bawaslu. Tentu untuk intimidasi kami tidak akan tinggal diam, ya, terutama yang berkenaan dengan jajaran pengawas pemilu tentu kami akan sikapi. Nah, saat ini sedang dalam diskusi kami,” ujarnya di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024 malam.

 

Di sisi lain, Lolly menyebut Bawaslu RI belum melakukan koordinasi dengan Polri seputar peristiwa intimidasi di PSU Kuala Lumpur.

 

“Ya kan di lokasi ada teman-teman kepolisian. Mereka juga tahu prosesnya, peristiwanya seperti apa,” kata dia.

 

BACA JUGA:Gibran Ungkap Pembicaraan Menjadikan Jokowi Ketua Koalisi Besar Belum Ada

 

Sebelumnya pada Rabu (13/3), Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan pelaku intimidasi di PSU Kuala Lumpur bisa dikenakan sanksi pidana.

 

“Bisa dibawa ke pidana, tetapi kita lihat tergantung dari otoritas setempat, dan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang ada karena Sentra Gakkumdu lagi fokus pada penanganan pelanggaran pidana yang ada di pengadilan,” imbuh Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta.

 

Dia juga mengaku bahwa tidak menutup kemungkinkan bakal melibatkan kepolisian Malaysia, Polis Diraja Malaysia (PDRM), pada kasus itu.

 

BACA JUGA:Menteri PUPR Ungkap Ada Revisi Desain Istana Wapres di IKN

 

“Polisi kita kemungkinan (yang menangani). PDRM nanti kalau dibutuhkan,” tuturnya.

 

Lebih lanjut Bagja menjelaskan pihaknya sedang mencari orang-orang pelaku intimidasi tersebut. Dia bahkan mengaku turut menjadi pihak yang mendapat intimidasi pada saat PSU Kuala Lumpur bergulir.

 

“Intimidasi bukan hanya intimidasi terhada[ penyelenggara di situ. Kepada saya juga ada intimidasi pada saat kemudian lagi mengawasi di KSK (Kotak Suara Keliling) 039.” Ucapnya.

Sumber: