Presiden Joko Widodo Tekankan Proyek IKN Untuk Mengatasi Disparitas Ekonomi di Indonesia

Presiden Joko Widodo Tekankan Proyek IKN Untuk Mengatasi Disparitas Ekonomi di Indonesia

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan di sela-sela kegiatan penanaman pohon di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Jakarta, Rabu (29/11)--ANTARA/Andi Firdaus

RADAR JABAR - Presiden Joko Widodo menekankan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diprakarsai oleh Pemerintah untuk mengatasi disparitas ekonomi antardaerah di Indonesia.

"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris, kita ingin Indonesia-sentris," kata Jokowi usai melakukan penanaman pohon di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Jakarta, Rabu.

Jokowi menyoroti fakta bahwa masih terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan ekonomi nasional. Salah satunya adalah 58 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari Pulau Jawa.

"Lima puluh delapan persen dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58 persen itu ada di Pulau Jawa; sehingga kita ingin Indonesia-sentris," tegas Presiden Jokowi.

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas kritik yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, terkait pembangunan IKN. Anies mengungkapkan pandangannya dalam dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (22/11), dengan menilai bahwa pembangunan IKN berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dengan daerah sekitarnya.

Jokowi menyambut pendapat tersebut, namun tetap menekankan bahwa pembangunan IKN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Ya, itu kan pendapat, boleh menyampaikan opini, silakan; tetapi IKN sudah ada undang-undangnya," tegas Jokowi.

Presiden juga menyatakan keyakinannya bahwa IKN, yang terletak di tengah kepulauan Indonesia, akan memberikan dampak positif pada pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi. Di pulau lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, yang kami harapkan itu," tambahnya.

Selain menyoroti ketidakseimbangan ekonomi, Jokowi juga mencatat bahwa populasi Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa.

"Populasi Indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu yang lainnya mestinya ada pemerataan," lanjut Jokowi

Upaya pemerataan ekonomi dan populasi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.

"Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," ungkap Jokowi.*

Sumber: antara