Persis Minta Indonesia Berperan Aktif dalam Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

Persis Minta Indonesia Berperan Aktif dalam Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

Situasi Musyawarah Kerja Nasional (Musykernas) Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (26/11)--ANTARA/Ricky Prayoga

RADAR JABAR - Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) meminta Indonesia berperan aktif dalam mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina untuk menghentikan eskalasi perang yang berpotensi mengarah kepada genosida oleh Israel di wilayah tersebut.

 

Wakil Ketua Umum PP Persis, Prof. Atip Latipulhayat, menyatakan hal ini setelah Musyawarah Kerja Nasional (Musykernas) PP Persis di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari Minggu. Menurutnya, pasukan perdamaian semacam itu bisa diinisiasi oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengingat kemungkinan terbatasnya peluang di Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), di mana veto dari Amerika sangat mungkin terjadi.

 

"Kenapa? Karena dengan menggunakan instrumen PBB, dewan keamanan dalam hal ini boleh dikatakan mustahil karena di situ ada Amerika pasti akan diveto. Jadi, bagaimana menggunakan instrumen yang ada di OKI paling tidak lebih pada level pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina," ungkapnya.

BACA JUGA:Kepresidenan Palestina Mengutuk Pernyataan Rasis Geert Wilders

 

Lebih lanjut, Atip menjelaskan bahwa Indonesia perlu mendesak negara-negara OKI untuk memberlakukan embargo ekonomi sebagai langkah efektif. Ia merujuk pada tindakan yang diambil oleh Raja Arab Saudi Faisal bin Saud beberapa puluh tahun lalu, yaitu tidak mengirimkan minyak ke AS sebagai tekanan terhadap Israel.

 

"Kemarin ada apa namanya itu usulan dari Iran, tetapi ditolak mungkin ada masalah politik domestik antara Iran dan Saudi, padahal langkah tersebut cukup efektif. Jadi, semua potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara Islam itu harus dioptimalkan embargo ekonomi salah satunya,"  ujarnya.

 

Menurut Atip, langkah ini perlu diambil karena Israel terus mengandalkan kekuatan militer, sementara upaya hukum dan diplomasi tampaknya tidak efektif.

 

"Sejauh ini dari pemerintah Indonesia sudah cukup optimal dalam jalur konstitusional dan juga dalam jalur diplomasi yang benar, sudah bersikap, bertindak, dalam memberikan dukungan yang tiada henti pada kemerdekaan rakyat Palestina. Namun, perlu ditingkatkan lagi dalam bentuk dukungan yang lebih konkret," tambahnya.

Sumber: antara