BSKDN Gagaskan IKKD yang Punya Tujuan Dalam Mengawal Kinerja Kepemimpinan Kepala Daerah

RADAR JABAR - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementeria Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa kualitas kepemipinan kepala daerah dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hai ini berdasarkan pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang telah digagaskan oleh BSKDN yang memiliki tujuan untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah.

Akbar Ali, selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri, menuturkan bahwa IKKD juga dilaksanakan demi memastikan keterseidan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah. Data dan informasi tersebut dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan tersebut.

"Pengukuran IKKD juga dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan data serta informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan" ujar Akbar Ali di Jakarta pada Sabtu (15/7).

BACA JUGA:Penyebab Kebakaran Gedung K-Link di Jaksel Ternyata dari Ruangan Ini

Saat ini pihaknya masih terus menyempurnakan variabel serta dimensi dalam pengukuran IKKD dengan cara menyesuaikan ulang pembobotan nilai tersebut. Pelaksanaan workshop Pengukuran IKKD  di Jakarta (13/7) dilakukan untuk penyempurnaan variabel hasil pengkuran IKKD sendiri yang sejalan dengan fakta dilapangan.

Karena itu, bukti kualitas kepemimpinan kepala daerah tidak hanya berasal dari dokumen administratif semata. Masyarakat juga akan betul-betul merasakan kualitas kepemimpinan kepala daerah.

"Kendati pengukuran IKKD dilakukan setuap tahun, namun penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan kepada yang bersangkutan baru akan dilakukan pada tahun 2025" ujarnya

BACA JUGA:Ma'ruf Amin Ajak Pimpinan Sinode dan PGGP Rumuskan Strategi Pembangunan Papua

Keputusan tersebut mempertimbangkan mengenai sensitivitas yang cukup besar menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Tahun 2024 mendatang. Selain itu, Halilul Khairi yang merupakan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengatakan data bisa menjadi salah satu kunci penting kesuksekan pengukuran IKKD, saat menjadi narasumber workshop.

Menurutnya, data yang digunakan dalam pengukuran IKKD harus mencerminkan realitas mengenai kepemimpinan kepala daerah yang diukur. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa penggunaan data yang tidak valid bisa menjadi kelemahan dari hasil pengukuran IKKD.

BACA JUGA:APBN Akan Danai Pembangunan KIPP IKN Seluas 6.600 Hektare

Jika menggunakan data yang tidak teruji dapat fatal kepada perkembangan daerah. Ia juga mencontohkan berlandaskan dokumen tertulis pada suatu daerah yang mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 4 persen yang berbeda dengan fakta di lapangan, yaitu pernyataan angka kemiskinnan masih mencapai 17 persen.

"Salah menggunakan data maka kesimpulannya juga salah, misal data indeksnya sudah paling tinggi, tapi nyatanya tidak, ini kan akan mengganggu pekembangan suatu daerah" tambanya.

Sumber: antara