Pemkab Bogor Siapkan BTT Rp90 Miliar untuk Penangulangan Bencana

BOGOR - Memiliki daerah perbukitan yang cukup banyak, Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang berpotensi rawan bencana seperti bencana longsor dan banjir.

Untuk menanggulangi bencana alam, Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 90 miliar untuk jangka waktu selama satu tahun dan bisa bertambah jika ada kejadian bencana yang luar biasa.

Hal ini disampaikan oleh PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan ketika mengunjungi lokasi Pergerakan tanah di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (19/09) kemarin.

"Anggaran BTT kita yang nominalnya puluhan miliar itu untuk dialokasikan bilamana ada bencana dalam waktu satu tahun. Jadi kita fleksibel kalau disini (Bojong Koneng) anggaran 5 miliar ya kita keluarkan dengan jumlah segitu," kata Iwan Setiawan kepada Jabar Ekspres.

Diberitakan sebelumnya, BPBD Kabupaten Bogor mencatat ada 14 kecamatan yang memiliki potensi menengah-tinggi pergeseran tanah disertai banjir bandang atau aliran bahan rombakan.

Guna menanggulangi potensi bencana di Kabupaten Bogor , Pemkab Bogor sudah siap jika dinilai dari anggaran.

"Kalau ada bencana, ke depannya kita sudah siap untuk penanganan pasca bencana. Mungkin temen BPBD sudah siap dan tim pendukung tim teknis serta BTT sudah stand by. Semoga tidak ada bencana susulan, itu harapan kami," ujar PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan mendahului status bencana dinaikan agar dinas terkait bergerak cepat dalam menangani bencana.

"Intinya Pemkab setiap ada bencana status bencana dinaikan terlebih dahulu agar dinas-dinas yang lain bergerak cepat, karena sesuatu kegiatan jika tidak didukung anggaran agak susah," lanjutnya.

Terkait penanganan bencana pergerakan tanah di Desa Bojong Koneng, Iwan menyampaikan bahwa fokus pemerintah Kabupaten Bogor memprioritaskan masyarakat terlebih dahulu.

"Jangka pendeknya kami bantu masyarakat dulu baik dari konsumsi hingga tempat tinggal sementara. Kalau jangka panjang apakah memungkinkan relokasi atau mungkin akan membangun infrastruktur. Kita tinggal nunggu tim teknis dari kita," pungkas Iwan.

Untuk instruktur yang rusak jika berat dan besar nantinya akan minta bantuan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

"Bencana ini agar bisa di Tanggulangin oleh tiga unsur pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten," pungkasnya*** (SFR)

Sumber: