Sikapi Naiknya Harga BBM, Pemkab Bandung Klaim Warga Menganggur dan Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus Utama

Sikapi Naiknya Harga BBM, Pemkab Bandung Klaim Warga Menganggur dan Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus Utama

Antrean pengendara motor saat hendak membeli BBM jenis pertalite di wilayah Kota Bandung.-(Foto: Deni Armansyah/Jabar Ekspres)-

SOREANG, RadarJabar - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tengah jadi sorotan setiap elemen masyarakat.

Menyikapi hal itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengklaim ambil langkah pemulihan ekonomi.

"Kita terus menjalin komunikasi dengan jajaran Forkopimda (Forum Koordinator Pimpinan Daerah) Kabupaten Bandung, pasca kenaikan BBM," kata Dadang, Senin, 5 September 2022.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menerangkan, jalinan komunikasi bertujuan untuk menciptakan situasi serta kondisi wilayah tetap aman dan tertib atas terjadinya kenaikan harga BBM.

"Pasca naiknya BBM ini, kami akan melakukan berbagai langkah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat," terangnya.

Dadang atau akrab disapa Kang DS mengaku, untuk sekarang ini perekonomian dunia dinilai sedang kurang baik.

"Apalagi dengan adanya perang antara negara Ukraina dan Rusia. Pada akhirnya berdampak secara menyeluruh," ujarnya.

Kendati demikian, Kang DS mengklaim bahwa sementara ini kondisi sektor perekonomian negara terhadap inflasi masih tergolong aman dan terkendali.

"Karena masih di bawah sepuluh persen, dalam upaya pemulihan dan pencegahan," ucapnya.

Kang DS mengimbau agar seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung supaya bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami dengan tanaman kebutuhan pangan sehari-hari.

Dia menjelaskan, pemanfaatan menanam tanaman tersebut bertujuan agar kebutuhan pangan bisa didapatkan dengan mudah oleh masyarakat.

"Saya juga mengingatkan kepada masyarakat maupun pihak lainnya untuk selalu hemat energi," jelasnya.

Kang DS menyampaikan, apabila listrik tidak dipakai, maka lebih bijaknya dimatikan sebagai upaya dalam penghematan sumber energi.

"Saya juga akan segera mengumpulkan PSM (Penggiat Sosial Masyarakat), maupun Puskesos untuk bisa mendata keluarga miskin," imbuhnya.

Sumber: Jabar Ekspres