Perekonomian Masyarakat Belum Pulih, PKS Jabar Desak Pemerintah Pusat Batalkan Kenaikan BBM Bersubsidi

BANDUNG - Sudah jatuh, tertimpa tangga. Pribahasa itu dianggap relavan untuk menggambarkan kondisi pelik saat ini. Baru saja merangkak untuk memulihkan perekonomian-- paska hantaman pandemi COVID-19 selama 2 tahun, langsung disuguhkan dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat (Jabar), Haru Suandharu mengaku kecewa saat mendengar soal kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kendati demikian, dirinya dengan tegas mendesak Pemerintah Pusat segera membatalkan kenaikan yang sangat dianggap memaksaan ini. Pasalnya, kondisi perekonomian masyarakat belum pulih.

"Di tengah himpitan masyarakat yang sangat berat akibat pandemi COVID-19 kemarin dan sampai sekarang belum pulih, harus kembali di tekan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ini sangat tidak masuk akal, kasihan masyarakat," kata Haru di ruangannya, Kota Bandung, Senin (5/9).

Dia menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi ini dinilai justru menjadi langkah yang di ambil oleh pemerintah guna mengatasi tekanan ekonomi global.

Lebih lanjut, dikatakannya, alih-alih menghentikan sementara sejumlah pembangunan infrastruktur. Yang terkesan tidak banyak memberikan banyak manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ternyata pemerintah lebih memprioritaskan untuk terus membangun infrastruktur megaproyek yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,"katanya.

Padahal, dijelaskan Haru, inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat sebelum adanya kenaikan harga BBM bersubsidi sudah menembus 10 persen. Lantas apa jadinya jika kenaikan harga BBM bersubsidi ini terus di jalankan.

"Sebelum ada kenaikan saja sudah berada lebih dari 10 persen angka inflasi kebutuhan pokok, apa jadinya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini, inflasi akan jauh lebih tidak terkendali," jelasnya.

"Jadi saya sarankan kenaikan harga BBM ini di batalkan, ini cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk sekedar membantu meringankan beban masyarakat pasca pandemi ini bukan justru semakin di bebani dengan kondisi saat ini".

"Sayapun mengajak seluruh anggota DPR RI Fraksi PKS dan seluruh Fraksi yang peduli dengan kesejahteraan rakyat mari kita perjuangkan dan minta kepada presiden untuk membatalkan kenaikan ini," tegasnya.

Selain itu, dia pun menilai, menaikkan harga BBM bersubsidi saat tidak tepat. Apabila dipaksakan tentu akan menambah kesengsaraan rakyat. Sebab, saat ini kondisi masyarakat belum pulih. Ditambah sejumlah komoditas kian melambung.

"Tapi kalau sedang susah begini terus dinaikkan terutama BBM bersubsidi menurut saya itu akan menambah kesengsaraan rakyat," cetusnya.

Dia mengungkapkan, alahkah bainya jika kenaikanBBM bersubsidi dilakukan setalah rakyat lebih sejahtera dan lebih mampu secara ekonomi. "Kalau situasi sudah membaik ya boleh-boleh saja ke depannya," tuturnya.(win)

Sumber: