Dinilai Tak Efektif, DPR RI Sesalkan Langkah Pemerintah Alihkan Subsidi BBM Jadi Bansos Rp600 Ribu

BANDUNG, RadarJabar - Anggota DPR RI komisi VII dari fraksi PKS, Diah Nurwitasari menyoroti langkah pemerintah terkait pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jadi bantalan bantuan sosial (bansos).

"Program bantuan langsung tunai BBM, yang baru saja digulirkan oleh pemerintah itu tentunya belum sampai semua ke daerah," kata Diah saat diwawancara belum lama ini.

Diketahui, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sudah diresmikan pemerintah per 3 September 2022 kemarin pada pukul 14.30 WIB.

Adapun jenis Bahan Bakar Minyak yang resmi mengalami kenaikan harga itu yakni Pertalite, Bio Solar dan Pertamax.

Mensiasati dampak ekonomi bagi masyarakat, pemerintah pun mengambil langkah dengan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak jadi bantalan bansos.

Menurut Diah, bansos uang tunai sebesar Rp600 ribu untuk empat bulan ke depan itu, saat ini penyalurannya belum sampai kepada masyarakat yang seharusnya jadi sasaran.

"Ternyata harga BBM sudah keburu naik dan kompensasi (Rp600 ribu) itu tidak cukup," ujarnya.

Diah menerangkan, bansos tersebut tidak tepat dan dinilai tak jadi solusi, sebab bukan sekadar dibutuhkan untuk beberapa bulan ini saja kompensasi terhadap kenaikan harga BBM.

"Tetapi dampak ikutan dari kenaikan harga BBM ini inflasi yang mungkin akan terjadi belum dihitung oleh pemerintah," terangnya.

Maka dari itu, disampaikan Diah, dampak serius yang bisa terjadi di kemudian hari adalah potensi meningkatnya angka kemiskinan.

"Sehingga pada ujungnya rakyat juga yang akan menanggung beban dari kenaikan harga BBM ini," ucapnya.

Diah mengaku, sangat menyesalkan keputusan pemerintah dalam menaikan harga BBM serta pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak jadi bantalan bansos.

"Di weekend yang seharusnya masyarakat ini sedang istirahat, menikmati hari-harinya bersama keluarga tapi dikejutkan dengan kenaikan harga BBM," imbuhnya.

Diah berharap, atas ramainya kabar kenaikan Bahan Bakar Minyak ini bisa dievaluasi oleh presiden beserta jajarannya, kemudian diharapkan dapat mengkalkulasi ulang kebijakan yang sudah diambil tersebut.

Sumber: Jabar Ekspres