Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi, Dewan: Berantas Mafia Migas

BANDUNG, RadarJabar - Sinyal akan dinaikannya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah mulai menuai keresahan di masyarakat.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jabar Ihsanudin banyak menemukan keresahan tersebut.

Menyikapi kondisi itu, Ihsanudin menolak rencana tersebut. Menurutnya, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi akan sangat memberatkan masyarakat.

Saat ini, masyarakat baru saja bisa merangkak dari terpaan badai pandemik akibat Covid-19.

Oleh karena itu, rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak bersubsidi akan sangat terasa dampaknya oleh masyarakat. 

Terutama bagi wong cilik, nelayan, petani, buruh, pekerja, pelaku UMKM, dan perusahaan, sama-sama akan kerepotan dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi itu akan memicu kenaikan harga barang lainnya, termasuk bahan-bahan pokok, itu pasti.

Ihsanudin mengapresiasi program pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah di tengah Pandemi Covid-19. Program yang digulirkan pemerintah sangat pro rakyat.

"Lanjutin program-program pemulihan ekonomi tersebut,’’ ujarnya, Selasa, 23 Agustus 2022.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu, tegas dia, justru akan menghambat program pemulihan ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah.

Untuk itu, Ihsanudin menyatakan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi itu sangat bertentangan dengan program pemulihan ekonomi yang digulirkan pemerintah itu sendiri dan agenda-agenda pro rakyatnya Jokowi.

Oleh karena itu, sambung Ihsanudin, saat ini belum waktunya pemerintah mengurangi subsidi BBM. Dia menyatakan, saat ini masyarakat masih berjuang memperbaiki pundi perekonomiannya.

Pihaknya tidak ingin, perbaikan ekonomi yang sudah mulai terasa di masyarakat ini, kembali anjlok hanya karena adanya kenaikan harga BBM bersubsidi.

Yang harus lebih diprioritaskan oleh pemerintah saat ini, ungkap Ihsanudin, yaitu penertiban distribusi BBM bersubsidi. Jangan sampai BBM bersubsidi dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak semestinya mendapatkan BBM bersubsidi.

Sumber: Jabar Ekspres