Jabar Krisis Regenerasi Petani, Dadang Kurniawan: Perlu Ada Program yang Menyentuh

Radarjabar.disway.id, BANDUNG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Dadang Kurniawan menyampaikan, jumlah petani muda di Jabar mengalami penurunan. Padahal, Jabar merupakan daerah lumbung pangan Nasional.

Kendati demikian, kata dia, perlu ada langkah-langkah strategis nyata yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menarik minat para anak muda untuk menjadi petani.

"Kita harus terus memotivasi anak muda, di sisi lain lagi yang paling utama harus ada kebijakan dari pemerintah agar ada jaminan yang kongkrit,” kata Dadang kepada Jabar Ekspres belum lama ini.

Berdasarkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) Agustus 2020, proporsi petani Jabar paling banyak berada di kelompok umur 45-49 tahun sebanyak 36,30 persen.

Sedangkan petani berusia 30-44 tahun hanya 24,06 persen. Serta berdasarkan tingkat pendidikan, dari seluruh tenaga kerja di sektor pertanian setara SD ke bawah sebanyak 81,32 persen.

Dadung--sapaan akrab Dadang Kurniawan mengatakan, program yang selama ini ada dan diusung oleh Pemrov Jabar terkait dengan regenerasi petani muda ini belum sepenuhnya berjalan maksimal.

"Harus ada kebijakan dari Pemprov Jabar yang benar-benar jadi solusi atas persoalan krisis regenerasi petani muda ini. Program yang diusung Pemprov harus benar-benar menyentuh hal yang paling substansialnya," tegasnya.

Tak hanya itu, politisi Partai Gerindra Persatuan itu pun mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggenjot sektor pertanian dan perkebunan. Tujuannya, membangun ketahanan pangan sekaligus memulihkan perekonomian masyarakat.

Dadang Kurniawan berharap, seluruh BUMDes di Jawa Barat dapat memaksimalkan potensi dan berinovasi dari hasil pertanian dan perkebunan yang ada pada daerah mereka.

"Hal itu dapat memicu semangat, untuk terus produktif untuk menghasilkan produk yang baik. Terlebih pada saat ini, kedua sektor tersebut tahan terhadap dampak pandemi Covid-19," katanya.

"Dari BUMDes-BUMDes ini dapat mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah mereka masing-masing yang sekiranya potensial dan memiliki nilai jual lebih," tambahnya.

Selain itu kata Dadang, dengan mekanisme yang tepat dalam pengelolaannya di daerah, dapat membantu pemerintah dalam menekan jumlah pengangguran di daerah. Mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat pada saat ini berjumlah sekitar 2,1 juta orang.

"Jika diterapkan dengan sistem yang baik, diatur sedemikian rupa. Sehingga nantinya bisa padat karya. Ini tentu saja sangat membantu, tidak hanya untuk masyarakat. Tetapi juga pemerintah, sebagai penanggungjawab dalam pengentasan pengangguran," jelasnya.

Hanya saja kata Dadang, hal itu tidak akan terjadi tanpa dukungan dan dorongan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) selaku pimpinan tertinggi daerah.

Sumber: Jabar Ekspres