Peran Penting Pemerintah Dalam Membangun dan Mengaktifkan Fasilitas Literasi

BANDUNG - Peningkatan minat baca masyarakat perlu jadi perhatian pemerintah dengan menyediakan fasilitas literasi.

Diketahui, sampai saat ini setiap desa di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat sudah menyediakan fasilitas literasi bagi masyarakat melalui pojok baca.

Pojok baca biasanya disiapkan pemerintah desa dengan penempatan di kantor pelayanan, tujuannya supaya setiap masyarakat yang datang menyelesaikan administratif kependudukan bisa sekaligus menambah wawasan keilmuan.

Terkait hal itu, salah seorang Pegiat Literasi, Deni Rachman mengatakan, penyediaan buku bacaan oleh pemerintah tingkat desa, sebagai fasilitas literasi masyarakat merupakan inovasi positif.

"Saya sangat mendukung kalau sampai pemerintah di tiap desa atau kelurahan menyediakan fasilitas keilmuan untuk warga," kata Deni kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Jumat (15/7).

Dia menyampaikan, dengan dibentuknya fasilitas literasi baik berupa pojok baca, taman baca atau sampai perpustakaan desa, dapat mengembangkan pola pikir masyarakat sebab terbiasa membaca pengetahuan.

"Dengan membaca warga jadi lebih banyak tahu, segala keilmuan dan pengetahuan berlandasan buku, sumbernya jelas. Otomatis wawasan masyarakat juga berkualitas," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Deni Lawang itu menyarankan, jika pemerintah tingat desa sudah ada kepedulian terhadap literasi, maka perlu mengembangkannya agar daya tarik masyarakat tetap ada bahkan semakin besar.

"Idealnya kalau dibentuk perpustakaan di desa, minimal secara perawatan dan pengurusan bisa dilakukan, supaya buku-buku tetap lengkap dan ruang pustaka tetap aktif," ucap Deni.

Dia menerangkan, konsep 3D (Daya, Data serta Dana) bisa diterapkan untuk keberlangsungan dan pengembangan perpustakaan desa.

"Daya itu berkaitan dengan sumber daya manusianya, siapa yang bersedia mengurus ruang pustaka. Kalau Data untuk pendataan supaya buku yang dipinjam tidak hilang dan tetap terawat," imbuhnya.

"Kemudian Dana, di sini relatif kesanggupan dan kepedulian pemerintah bagaimana terhadap literasi. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa dari hibah, donatur, atau mungkin swadaya masyarakat untuk melengkapi fasilitas pustaka dan kelengkapan buku bacaan," lanjut Deni.

Dalam pemaparannya, Deni menegaskan, keberadaan buku perlu jadi prioritas bagi pemerintah guna mensejahterakan masyarakat dari segi ilmu pengetahuan.

Menurutnya, aktivitas keilmuan terutama di tingkat desa yang dinilai berkaitan erat dengan masyarakat harus dilakukan, baik bedah buku, pelatihan dengan referensi buku atau nonton film bareng namun ditutup oleh diskusi keilmuan.

Sumber: