Kawal PMK Jelang Idul Adha, DKPP Percepat Pelepasan Tim Pemeriksa Hewan Kurban

BANDUNG - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung melepas tim pemeriksa hewan kurban lebih cepat dari biasanya imbas merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) jelang Idul Adha. Pelepasan tim pemeriksa yang biasa disebar pada H-10 Idul Adha kini menjadi lebih awal H-22.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar memaparkan mulai hari ini tim akan dikerahkan di 30 kecamatan dengan 130 anggota.

"Jadi nanti pemeriksaan ini akan menyebar ke 30 kecamatan. Kita ada beberapa tim, anggota sekitar 130 lebih dibantu oleh dokter hewan dari Perkumpulan Dokter Hewan Indonesia yang akan memastikan mulai dari hewan yang diperjualbelikan sampai nanti hewan dipotong," ujarnya selepas memberi sambutan di Festival Buruan SAE di Jalan Sekemala, Ujung Berung, Kota Bandung, Jumat (17/6).

Secara teknis, kata dia, hewan yang rampung diperiksa dan sehat akan diberikan name tag tanda kalung sehat.

"Dan itu kita menggunakan aplikasi e-Selamat yang bisa didownload dan (warga) bisa memastikan jika hewan yang dibeli itu apa sudah diperiksa, sehat dan sebagainya," tuturnya.

Setiap orang, kata Gin Gin, bisa mengunduh dan melakukan pengecekan melalui aplikasi e-Selamat.

"Aplikasi itu menyebutkan identitas ternak, bahkan ada foto ternaknya. Itu jadi bisa meyakinkan bawhwa yang dibeli sesuai dengan tampilan dan sudah diperiksa kesehatannya," terangnya.

Gin Gin memprediksi penyediaan kalung akan naik sebesar 10 persen dari tahun lalu yang berjumlah 4000 kalung, mengingat saat ini minat pembeliaan hewan kurban akan melonjak kembali pasca pandemi.

Menurutnya, hadirnya penyediaan kalung yang terkoneksi aplikasi ini merupakan bentuk jaminan bagi masyarakat untuk membeli hewan kurban sehat khususnya di lingkungan Kota Bandung.

Meski di tahun ini terdapat PMK, Gin Gin optimis akan terjadi kenaikan pembelian hewan kurban.

"Saya merasa tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya 2021," imbuhnya.

"2 minggu kemarin para pedagang sudah banyak meminta informasi ke kita tentang bagaimana prosedur mulai berjualan. Termasuk ada beberapa pihak meminta rekomendasi dimana untuk membeli sapi atau ternak yang sehat," sambungnya.

Saat disinggung mengenai vaksin impor yang sudah tiba di Indonesia, ia menyerahkan kewenangan pada pemerintah pusat dan mengatakan daerah yang menjadi prioritas adalah daerah red zone.

"Vaksin sudah hadir di Indonesia, tapi itu kewenangan pemerintah pusat. Kementerian Pertanian terbatas, kalau tidak salah 10.000 dan diprioritaskan untuk Jawa Timur yang merupakan wabah pertama dan banyak sapi perah," tandasnya. (arv)

Sumber: