Masa kampanye, kampanye, PKS, KPU, masa kampanye 90 hari,

 

BANDUNG - Masa kampanye pemilu tahun 2024 mendatang, diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi selama 90 hari.

 

Selain mempersingkat lama waktu kampanye, keputusan tersebut diambil lantaran dianggap mampu mengurangi dinamika politik antar masyarakat.

 

Menanggapi hal itu, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu mengaku, justru pemangkasan masa kampanye bisa melahirkan masalah lain: intensitas politik meningkat.

 

Menurutnya, apabila batas waktu masa kampanye pemilu 2024 dipangkas, otomatis tiap calon bakal merasa tidak lebih leluasa dalam berkampanye.

 

"Kalau masa kampanye semakin pendek. Biasanya tensi (pemilu, red) akan lebih naik. Karena seolah-olah waktunya akan habis," ungkap Haru kepada Jabar Ekspres saat dihubungi pada Jumat (3/5) sore.

 

"(Apalagi) kalau sampai dibatasi waktunya, enggak boleh sampai jam 10 malam, misalnya, dan lain-lain. (Pokoknya) makin banyak aturan bakal makin banyak susah," tambahnya.

 

Lain halnya, kata Haru, apabila masa kampanye dilonggarkan kembali. Bukan tak mungkin, tensi politik tersebut pun landai. Tidak tergesa-gesa seolah dikejar waktu.

 

"Kalau waktunya lebih luang, tensinya berkurang. Jadi, kalau setiap peserta pemilu, baik peserta politik atau caleg itu diberikan ruang untuk bersosialisai, seluas-luasnya, tensi akan menurun," imbuhnya.

 

Kendati menimbulkan intrik, Haru menambahkan, soal keputusan penetapan masa kampanye 90 hari adalah final. Tak perlu diperbincangkan lagi.

 

"Saya kira sudah ditetapkan, artinya tinggal kita laksanakan saja. Kalau diskusi panjang pendek, kan, sudah selesai. Kalau pun dikomentari juga, toh, sudah ditetapkan 90 hari," katanya.

 

"Kecuali kita sekarang diskusinya soal 'mending 180 atau 90?', baru diskusinya jadi pas. Namun kalau sudah ditetapkan 90 hari mah, ya, laksanakan saja," sambungnya.

 

Kini, lanjut Haru, semua pihak tinggal memikirkan soal mengawal pemilu apabila sewaktu-waktu kecenderungan intensitas politik muncul lebih tinggi.

 

"Biasanya tensi ketegangan politik akan meningkat. Mungkin dalam konteks dinamika tidak ada masalah. Tinggal diantisipasi," pungkasnya. (zar)

 

Sumber: