RADAR JABAR - Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2026.
Pekerja yang memenuhi kriteria berhak menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Kemnaker menjadwalkan penyaluran pada November–Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri untuk menjadi penerima.
Meski begitu, pengecekan status penerima perlu dilakukan melalui kanal resmi.
Pengkinian data di BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan penetapan penerima dan pengecekan status akhir BSU.
Laman resmi BSU Kemnaker menyebut mekanisme pengecekan status penerima akan diumumkan secara resmi oleh Kemnaker.
Karena itu, jangan menganggap formulir pengkinian data sebagai bukti bahwa seseorang sudah ditetapkan menerima bantuan. Portal BSU Kemnaker
Syarat penerima BSU 2026
Mengacu pada informasi Kemnaker dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, kriteria penerima BSU meliputi:
- Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum yang berlaku di daerah sesuai ketentuan.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau anggota Polri.
- Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran menjadi kelompok prioritas.
Besaran upah yang digunakan mengacu pada data terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Link resmi untuk mengecek status BSU
Kanal resmi informasi dan pengecekan BSU adalah bsu.kemnaker.go.id.
Pada laman tersebut, Kemnaker mencantumkan informasi program dan menu pengecekan NIK.
Namun, laman yang sama menyatakan bahwa mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi.
Dengan demikian, pekerja sebaiknya mengikuti petunjuk yang tersedia di portal Kemnaker dan menunggu pengumuman mekanisme pemeriksaan status.