Menurutnya, pembangunan jaringan perlu berjalan seiring dengan perkembangan pusat-pusat ekonomi sehingga infrastruktur yang tersedia dapat mendukung kegiatan usaha di wilayah tersebut.
Di Jawa Barat, kebutuhan pelanggan dengan daya besar menjadi salah satu gambaran perkembangan aktivitas industri. PLN UID Jawa Barat, misalnya, menyuplai listrik sebesar 250 MVA kepada IKPP Karawang untuk mendukung ekspansi perusahaan.
Menurut Kristian, manfaat kebijakan kelistrikan juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap aktivitas ekonomi, bukan hanya dari jumlah kapasitas listrik yang tersedia.
“Dengan demikian, keberhasilan kebijakan kelistrikan tidak hanya diukur dari berapa banyak listrik yang tersedia, tetapi dari berapa banyak kesempatan ekonomi baru yang dapat tercipta dan seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mencapai hal tersebut, menurut Kristian, diperlukan sinergi antara PLN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha.
“Yang paling penting adalah menciptakan satu basis perencanaan yang dapat dipercaya,” tuturnya.
Pemerintah dapat menyampaikan arah pembangunan dan potensi wilayah, PLN memiliki data dan pengalaman mengenai sistem kelistrikan, sedangkan dunia usaha dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan energi dan rencana pengembangan bisnis.
Keterhubungan tersebut dapat membantu menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan perkembangan kegiatan ekonomi.