Jika desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.
Desil bersifat dinamis dan dapat dihitung ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setelah dilakukan pemutakhiran data.
Desil 1-4 Bisa Diusulkan untuk PKH dan Sembako
Data desil juga digunakan dalam menentukan sasaran sejumlah program perlindungan sosial.
Menurut keterangan pada situs resmi Cek Bansos, kelompok desil 1 hingga 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
Sementara kelompok desil 5 dapat diusulkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Perlu dipahami, status desil bukan berarti seseorang otomatis mendapatkan seluruh program bantuan tersebut.
Penetapan penerima tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme masing-masing program.
Jutaan Keluarga Sudah Mengajukan Bansos
Besarnya perhatian masyarakat terhadap program bantuan sosial terlihat dari jumlah pengusulan data sepanjang 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut hingga September 2026 terdapat 4.505.554 keluarga yang mengajukan diri untuk mendapatkan bansos.
Angka tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data perlindungan sosial.
ANTARA juga melaporkan bahwa secara keseluruhan, periode 2025 hingga September 2026 mencatat lebih dari 10,8 juta keluarga mengajukan usulan baru, sementara sekitar 82 ribu keluarga mendapatkan sanggahan terkait kelayakan data.
Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme usul dan sanggah menjadi salah satu bagian dalam upaya memperbarui data penerima manfaat.
Daftar Bansos Tidak Berarti BLT Kesra Langsung Cair
Hal paling penting yang perlu diketahui masyarakat adalah mengajukan data melalui Cek Bansos tidak otomatis membuat BLT Kesra Rp900.000 cair.
Selain itu, hingga informasi terbaru yang tersedia, belum terdapat pengumuman resmi mengenai penyaluran kembali BLT Kesra Rp900.000 untuk 2026.
Informasi mengenai tautan pencairan BLT Rp900.000 yang beredar di media sosial sebelumnya juga ditemukan sebagai informasi palsu.
Karena itu, masyarakat yang ingin mengajukan bantuan sosial sebaiknya menggunakan kanal resmi Kemensos dan memastikan data kependudukan serta kondisi sosial ekonomi yang diberikan benar.