“Tentunya para Kepala OPD yang terkait, khusus dan wabil khusus kepada Badan Pendapatan Daerah, salah satu indikator tercapainya dan terlaksananya program ini tergantung pemasukan dari pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Karena itu, KDS meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk terus memperkuat kinerja dan inovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, KDS menilai regulasi tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Bandung.
Ia menegaskan, penyelenggaraan kesehatan harus terus diarahkan agar pelayanan semakin berkualitas, merata, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Bagi kami, kesehatan bukan hanya urusan pelayanan, tetapi merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas,” kata KDS.
KDS berharap Raperda yang telah mendapatkan persetujuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung.
Pada akhirnya, KDS menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa banyak kebijakan dan anggaran yang disepakati, tetapi seberapa besar kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo)